Citrust.id – Menghadapi musim hujan, normalisasi drainase di Kota Cirebon perlu dilakukan secara menyeluruh. Program tersebut dinilai penting diadakan untuk mengantisipasi genangan air.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon, Syaroni, ATD, MT, melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Jalan dan Jembatan, merangkap Plh. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Eko Budiyanto, SE, MM, menjelaskan, normalisasi drainase urgen dilakukan di Kota Cirebon.
Pihaknya sudah banyak menerima surat aduan atau laporan dari masyarakat terkait drainase, khususnya masyarakat yang tinggal di titik langganan genangan air. Mereka mengeluhkan banyak drainase yang mampat.
“Setelah kami lakukan inspeksi, banyak drainase yang sudah penuh dengan sedimentasi sampah. Ini perlu penanganan segera,” ujar Eko, Senin (27/9).
Dikatakan Eko, sebenarnya DPUTR Kota Cirebon sudah memberikan contoh ketika pembangunan trotoar dan normalisasi drainase di Jalan Siliwangi-Kartini. Saat itu, banyak sedimentasi yang diangkut dari saluran air di kedua jalan utama tersebut. Bahkan, sedimentasi sampah sudah tinggi hingga menyentuh trotoar.
“Itu merupakan contoh atau gambaran drainase yang ada di Kota Cirebon. Hampir 90 persen drainase yang ada di kota ini kondisinya sudah seperti itu,” ucapnya.
Menurut Eko, perlu ada pekerjaan atau kegiatan yang fokus membersihkan drainase. Selama ini, DPUTR terbentur anggaran untuk melaksanakan perbaikan drainase di Kota Cirebon secara menyeluruh.
Jika ada anggaran serta bisa diperhatikan DPRD dan tim penyusun anggaran, Eko berharap, program swakelola seperti padat karya terkait perbaikan drainase bisa terwujud tahun depan.
“Melalui program itu, kami membuat beberapa kelompok kerja yang melibatkan warga. Mereka diberi target membersihkan selokan yang ada di Kota Cirebon. Ini gagasan yang ingin saya tuangkan tahun depan, jika diizinkan pimpinan dan ada anggarannya,” kata Eko.
Ia melanjutkan, selain bermanfaat membersihkan saluran air atau drainase, kegiatan itu juga membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Apalagi kondisi pandemi saat ini.
Masyarakat yang menganggur atau tidak punya pekerjaan tetap, dilibatkan dalam kelompok kerja pembersihan drainase itu. Mereka dibayar sesuai standar upah harian lepas di Kota Cirebon.
“Untuk proses rekruitmennya, kami bisa minta usulan kepada kelurahan terkait siapa saja yang diberdayakan. Dengan demikian, selain drainase bersih, ketahanan ekonomi masyarakat juga terjaga,” pungkas Eko. (Haris)
