Citrust.id – Sejumlah elemen yang mengatasnamakan Front Aksi Pendidikan Indonesia (Front API) gelar aksi di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Rabu (28/9/2022).
Front API yang gelar aksi tersebut tidak mendapatkan respons dari pihak Kemendikbudristek. Pihak kepolisian yang berjaga malah mengusir massa.
Adib Riyadi, koordinator aksi menjelaskan, UUD 1945 mengamanatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan pendidikan nasional. Hal itu sebagai gambaran cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas, SDM yang unggul. Itu juga sebagaimana visi-misi Presiden Jokowi, yakni SDM Unggul Indonesia Maju.
Menurut Adib, sejak presiden menetapkan CEO Gojek, Nadiem Anwar Makarim (Nadiem) sebagai Mendikbudristek, banyak ide-ide baru, istilah-istilah baru, hingga teknologi baru.
Ia mengatakan, sebagai pecinta dan juga pembisnis teknologi, Nadiem tentu akan memberikan pengaruh signifikan, khususnya dalam tranformasi digital di Kemdikbudristek.
“Namun, apakah sudah menyentuh masalah dasar dan pokok dari persoalan pendidikan Indonesia? Tentu tidak sama sekali,” ujarnya.
Kendati demikian, jelas Adib, infrastruktur pendidikan, jumlah, kapasitas dan kesejahteraan tenaga pengajar, biaya pendidikan serta kualitas lulusan, masih menjadi masalah dasar. Sampai hari ini sama sekali jauh dari kata terselesaikan.
Bahkan, jelas Adib, masalah-masalah dasar belum terselesaikan lalu hadir masalah baru. Pada tanggal 19 September 2022, Nadiem hadir pada KTT Transforming Education oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Nadiem menerangkan ke dunia internasional, bahwa di Kemdikbudristek terdapat 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk Kementerian. Mereka disebut shadow organization (organisasi bayangan).
Ia melanjutkan, seorang product manager dan ketua tim berposisi hampir setara direktur jenderal. Mereka bisa diminta bekerja kapan saja untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan kementrian. Bahkan, hanya untuk mengecek, survey, dan validasi data lapangan yang Kementrian butuhkan.
Menurut Adib, Nadiem telah merendahkan kapasitas ASN Kemdikbudristek dan seluruh ASN pemerintah Indonesia. Memandang mereka tidak memiliki kapasitas mempuni mengurusi masalah-masalah pendidikan Indonesia. Nadiem dapat diduga serta patut dicurigai telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri.
Selanjutnya, Adib menyentil terkait latar belakang Menteri Nadiem. Nadiem adalah pemilik Gojek yang telah marger dengan Tokopedia menjadi GoTo. PT Telkom Indonesia memiliki saham di perusahaan tersebut.
“Telkom memenangkan beberapa vendor Kemdikbudristek bernilai miliaran rupiah. Kecurigaan ini sebagai upaya kami menjaga pemerintah dari perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sampai pada hal ini, kami tidak melihat kapasitas Bapak Nadiem Awar Makarim sebagai orang yang memiliki pengetahuan, kepahaman, serta cita-cita di dunia pendidikan, selain ia sebagai pengembang teknologi dan pembisnis. Ini penting untuk jadi perharian demi masa depan pendidikan kita,” papar Adib.
Adib menambahkan, Front API mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombusdman Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan penyeluruh terhadap Kemendikbudristekdikti. Khususnya terkait keberadaan shadow organization yang berjumlah 400 orang. Beberapa di antaranya setara kementerian, hingga proses menangnya PT Telkom sebagai vendor pekerjaan di Kemendikbudristekdikti.
Front API meminta seluruh ASN dan pegawai Kemedikbudristekdikti lainnya membuka kepada publik masalah sebenarnya secara objektif di luar subjektifitas Mentri.
“Siapa sebenarnya 400 orang Shadow Organization yang Nadiem Makarim maksud dan bagaimana mekanisme kontrak dan pembiayaannya,” tegas Adib.
Front API juga Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi pergantian Mendikbudristekdikti oleh orang yang lebih paham pendidikan. (Abduh)
