Citrust.id – Bupati Majalengka Karna Sobahi memaparkan konsep yang sudah dipraktekan dalam melayani segala macam bentuk pengaduan publik di masyarakat. Gagasan tersebut mendapatkan respons positif dari para peserta yang merupakan para pejabat di lingkungan kota dan kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan.
Konsep layanan publik itu diungkapkan bupati pada seminar Best Practices Kepemerintahaan yang Baik yang digelar Kementrian Reformasi dan Birokraksi (Kemenpan RB) RI bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Acara itu dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 tahun 2020 yang berlangsung di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (7/2).
Dalam uraiannya, Karna menuturkan, Majalengka Raharja Quick Response Call 112 sebagai bentuk penguatan pelayanan publik dengan dukungan sistem yang transparan, mudah diakses dan responsif terhadap pelayanan masyarakat.
“Awal kami mengeluarkan program belum genap satu tahun, sudah ada 161 pengaduaan masuk dan 15.985 panggilan darurat kendati ada beberapa warga yang hanya iseng melapor,” ucapnya.
Laporan aduan yang masuk antara lain berkaitan dengan KTP di Disdukcapil, jalan rusak di Dinas PUPR, layanan puskesmas, kesehatan di Dinas Kesehatan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM.
Semua itu langsung ditanggapi oleh dirinya selaku bupati dan ditindaklanjuti melalui disposisi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya. Pengembangan instansi yang terintegrasi dengan SP4N di Pemkab Majalengka meliputi Polres, Kejari, BPJS, Perhutani, Kemenag, BPS, PLN, dan lain-lain.
“Ketika merespons pengaduan masyarakat ada petugasnya yang stand by 24 jam. Itu diperkuat dengan adanya kepala seksi baru di Dinas Kominfonyang fokus menangani pengaduaan,” ujarnya.
Dalam memaksimalkan program itu, pihaknya melakukan penguatan sarana dan prasana serta dukungan anggaran. Salah satunya dengan membuat pengembangan sistem jaringan IT terintegrasi ke seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk pengembangan Command Centre dengan biaya Rp50 miliar bantuan dari Pemprov Jabar.
“Pembangunan gedung Command Centre sebesar Rp4,75 miliar bersumber dari APBD,” katanya.
Bupati Karna mengaku terus mensosialisasikam secara kontinyu intensif dan interaktif melalui berbagai media massa, baik online, radio, leaflet, baliho, spanduk, termasuk media sosial dalam merespons program yang digulirkannya.
“Kami juga terus melakukan upaya peningkatan dan penambahan SDM serta bimbingan teknis yang berkesinambungan bagi para pengelola pengaduaan,” ungkapnya. (Abduh)
