Citrust.id – Sebagai upaya meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta dalam rangka menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Cirebon bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Cirebon adakan pertemuan evaluasinpelayanan kesehatan selama tahun 2021, Senin (21/2).
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan berbagai pembahasan berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, pembahasan berbagai kasus di fasilitas kesehatan, serta update informasi terkini seputar Program JKN-KIS.
Ketua TKMKB Cabang Cirebon, M. Luthfi menjelaskan, TKMKB merupakan tim independen yang beranggotakan perwakilan dari organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan pakar klinis.
Tugas pokok dan fungsinya ada empat. Pertama adalah melaksanakan sosialisasi tentang kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek. Kedua, melaksanakan utilization review. Ketiga melaksanakan audit medis serta keempat atau yang terakhir melaksanakan pembinaan etika dan disiplin profesi.
“Kami terus berupaya mendorong fasilitas kesehatan untuk terus melakukan berbagai perbaikan layanan yang diberikan kepada peserta. Apabila terdapat kendala yang terjadi di lapangan, kami bahas secara bersama-sama sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik. Harapannya kendala tersebut tidak terjadi lagi di tempat lain,”, ujar M. Luthfi.
Sementara itu Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Rika Purnama, menyampaikan, selama tahun 2021, masih terdapat beberapa kasus dan diagnosa di fasilitas kesehatan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Oleh karenanya, Rika berharap pertemuan itu dapat semakin meningkatkan sinergi guna memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik yang tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Keberhasilan menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS ada di tangan kita bersama. Kami membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari TKMKB, pemerintah, asosiasi tenaga medis, organisasi profesi, maupun para profesional terkait lainnya. Hal itu untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengawal keberlangsungan program besar ini,” kata Rika. (Haris)
