Majalengkatrust.com – Banyaknya pejabat di daerah yang terkena kasus Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, membuat Bupati Majalengka prihatin dan meminta seluruh stafnya untuk tidak bermain-main dalam penggunaan keuangan daerah.
Jika ingin memiliki uang tambahan bagi keluarga, hendaknya dilakukan dengan cara berusaha yang halal dan sah, yang tidak memiliki keterkaitan dengan APBD atau pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan seperti bertani atau berwirausaha lainnya.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sutrisno di hadapan seluruh Kepala Dinas dan Sekretaris OPD, saat rapat koordinasi terbatas di gedung Yudha Karya Abdi Negara.
“Jangan pernah menyebut-nyebut nama bupati untuk melancarkan kepentingan pribadi, karena saya tdiak pernah meminta sesuatu pada siapapun. Jangan pula mengatakan, pada zaman dulu lebih enak dibanding sekarang karena sekarang ada pinsus dan KPK. Jadi lakukan pekerjaan sesuai aturan, lakukan pekerjaan sesuai sistem dan jaman,” kata Bupati yang mewanti-wanti stafnya untuk bersikap jujur pada diri sendiri dan pekerjaan, agar terhindar dari jerat hukum, Selasa (26/09).
Pada kesempatan tersebut Bupati mengatakan, saat ini berdasarkan hasil evaluasinya masih banyak pekerjaan yang tidak selaras antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Untuk itu penganggaran harus benar-benar dilakukan secara rasional dan terukur sejak dalam perencanaan, jangan ditemukan di tengah jalan uang tidak diserap karena tidak jelas hasil yang akan dicapainya. Pembelian konsumsi untuk rapat pun harus terukur. (Abduh)
