Majalengkatrust.com – Anggota Badan Anggaran DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, H. Deden Hardian Narayanto menilai proses pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2017 yang ditetapkan dalam sidang paripurna tadi malam, paling buruk sepanjang sejarah.
“Menurut saya selama 7 tahun menjadi anggota badan anggaran, proses pembahasan yang paling buruk,” kata Dehan sapaan akrabnya, Jumat (06/10).
Sementara itu menurut Ketua Fraksi PKS, Humed menegaskan empat anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out dari Ruang Sidang Paripurna penetapan anggaran APBD perubahan 2017, di Gedung DPRD Kabupaten Majalengka kemarin malam.
“Ada beberapa alasan kami walk out, di antaranya yang pertama adalah pada proses mekanisme pembahasan RAPBD perubahan 2017 dianggap belum selesai, karena dalam pembahasan baru sampai pada tahap pembahasan pendapatan,” ungkap Humed.
Selain itu, lanjut dia, adanya ketidaksinkronan antara KUA PPAS perubahan dengan RAPBD Perubahan 2017 sebagai mana di dalam KUA Perubahan 2017 disampaikan, bahwa SKPD agar melakukan efesiensi anggaran daerah yang bersifat rutin dan dinilai tidak urgent, serta tidak diperkenankan untuk menambah anggaran biaya administrasi umum, tetapi justru RAPBD Perubahan 2017 masih banyak SKPD yang menambahkannya.
“Alasan ketiga tidak sesuai dengan visi Kabupaten Majalengka Makmur, disampaikan Majalengka Religius, tetapi justru pada RAPBD Perubahan 2017 ini tidak menunjang atau mendukung pada pencapaian Majalengka yang Religius, pasalnya ada pengurangan anggaran sebesar Rp1,7 miliar pada program peningkatan kehidupan beragama,” jelas Humed.
Alasan terakhir, lanjut dia, tidak disertakannya CPCL di RAPBD Perubahan 2017, padahal menurutnya hal tersebut merupakan suatu kewajiban untuk disampaikan kepada DPRD. (Abduh)
