CIREBON (CT) – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Sukaryadi menegaskan bahwa Cirebon Timur layak dimekar. Pasalnya, setiap desa sudah memiliki anggaran dari pusat, berupa dana desa yang terbilang lumayan besar. Di samping itu, potensi yang ada di Cirebon Timur sangat besar, salah satunya yakni akan dibangunnya pelabuhan berskala besar, Selasa (23/2).
“Akan dikembangkannya pelabuhan di Cirebon Timur, tentunya berdampak baik bagi transportasi. Sehingga bisa meningkatkkan perekonomian masyarakat. Selain itu, banyaknya pabrik dan sumber daya manusia (SDM), sepertinya mampu mensejahterakan masyarakatnya,” ujar Sukaryadi.
Politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menjelaskan, pemekaran yang selama ini digaungkan aktivis Cirebon Timur, karena dirasa adanya ketimpangan pembangunan dan jauhnya jarak ke pusat pemerintahan daerah yang terpusat di Sumber. Maka, hal itu menurutnya Cirebon Timur sudah selayaknya dimekarkan.
“Saat ini yang ditunggu masyarakat, pelayanan dan pembangunan dari pemerintah daerah. Jika keduanya diakomodir, kecil kemungkinan ada keinginan untuk pemekaran,” jelasnya.
Sementara Ketua Litbang Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT), Adang Juhandi mengungkapkan, pro dan kontra dimasyarakat mengenai pemekaran Cirebon Timur merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, proses menuju pemekaran harus terus berjalan karena Cirebon Timur memiliki potensi SDM dan SDA yang melimpah.
“Kami terus bergerak untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon Timur. Apalagi sudah ada dukungan dari anggota dewan. Tentunya, akan lebih eksis untuk mewujudkannya,” tegas Adang.
Lebih lanjut Adang menambahkan, pembangunan di Cirebon Timur terkesan stagnan atau jalan di tempat. Sehingga perlu adanya terobosan untuk membangun Cirebon Timur. Hal ini terlihat masih adanya jalan rusak di sejumlah titik. Salah satunya, jalan penghubung antara Desa Cibogo dan Karangsari, Kecamatan Waled. Belum lagi jalan rusak di tempat lain.
Perlu kiranya pemerintah memperhatikan perbaikan jalan di tahun ini agar mempermudah pelayanan pada masyarakat. Namun, keberadaan kawasan industri sepertinya kurang mengakomodir warga sekitar, sehingga terjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat setempat.
“Saya harapkan pemerintah berperan aktif untuk membantu memfasilitasi warga sekitar untuk bekerja di sekitar pabrik. Jika tidak mampu mengatasinya, lebih baik dimekarkan saja,” tutupnya.
Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Waled, Abdurohim mendukung pemekaran yang digagas KPCT. “Terus terang saja, pembangunan yang ada di Cirebon Timur tergolong minim. Maka dari itu perlu adanya pemekaran, agar masyarakat lebih sejahtera dan pembagunan lebih maksimal,” puungkasnya. (Riky Sonia)
