Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon mulai menjaring berbagai usulan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), mulai dari pembenahan pengelolaan parkir hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemungutan pajak. Sejumlah gagasan tersebut dibahas bersama DPRD dan berbagai elemen masyarakat dalam Workshop Dialog Stakeholder tentang Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 di Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Kamis (8/10/2026).
Forum yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, itu melibatkan perwakilan media, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perangkat daerah. Sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi III juga mengikuti pembahasan tersebut.
Iing menjelaskan, pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menemukan sumber penerimaan baru sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan yang sudah berjalan. Karena itu, peserta tidak hanya diminta menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan langkah konkret yang dapat diterapkan.
“Yang kami harapkan bukan hanya saran dan kritik. Justru yang paling penting adalah solusi. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Sekda.
Menurut Iing, penguatan PAD semakin penting di tengah tantangan keuangan daerah, termasuk adanya penyesuaian transfer keuangan daerah. Pemerintah Kota Cirebon perlu mengoptimalkan sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya agar pembiayaan pembangunan dan pemerintahan tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Arahan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon agar seluruh perangkat daerah mulai mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
“Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota ingin kita semua berpikir bagaimana PAD ini bisa ditingkatkan. Tujuannya jelas, yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan. Karena itu, kita harus mencari potensi-potensi baru sekaligus memperbaiki tata kelola yang sudah ada,” katanya.
Dalam diskusi, peserta mengangkat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penerimaan daerah. Optimalisasi retribusi parkir, pemanfaatan aset milik pemerintah, pengawasan pajak daerah, hingga penggunaan teknologi digital menjadi beberapa topik yang mendapat perhatian.
Salah satu hal yang turut dibahas adalah dugaan pengelolaan parkir oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Iing menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi persoalan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada indikasi pengelolaan parkir dilakukan oleh pihak yang bukan otoritasnya, tentu harus kita tertibkan. Tetapi semuanya harus kita lihat berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Kalau hasil workshop ini memang mengarah ke sana, tentu akan kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Perwakilan tokoh masyarakat, Meylani, turut menyampaikan sejumlah usulan agar peningkatan PAD tidak berujung pada bertambahnya beban masyarakat. Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu cara memperbaiki sistem penerimaan sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah penggunaan QRIS untuk pembayaran parkir. Melalui transaksi digital, penerimaan dari sektor tersebut dinilai dapat dipantau lebih mudah dan transparan.
Meylani juga mengusulkan agar informasi mengenai aset daerah disajikan melalui platform digital yang dapat diakses masyarakat. Informasi tersebut mencakup keberadaan aset, lokasi, pemanfaatan, hingga nilai sewanya sehingga pengelolaannya bisa diketahui secara lebih terbuka.
Di sektor perpajakan, ia mendorong penggunaan perangkat tapping box pada usaha restoran dan hotel, terutama wajib pajak dengan nilai penerimaan besar. Teknologi tersebut diharapkan membantu pemerintah mencocokkan laporan pajak dengan transaksi yang sebenarnya terjadi.
“Kami pro PAD, tetapi PAD yang benar. PAD yang naik karena kebocorannya ditutup, bukan karena rakyatnya diperas,” ujar Meylani dalam forum tersebut.
Selain persoalan penerimaan, peserta juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang berpotensi memengaruhi masyarakat. Berbagai pandangan tersebut menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan unsur stakeholder.
Pemkot Cirebon sendiri menempatkan penggalian potensi pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi penguatan PAD. Langkah tersebut juga membutuhkan pembenahan tata kelola agar penerimaan daerah dapat dihimpun secara optimal.
Iing menegaskan, pemerintah tidak dapat menjalankan agenda tersebut sendirian. Keterlibatan legislatif, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan potensi serta kondisi di lapangan.
“Forum seperti ini penting karena pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Kita ingin mendengar langsung apa yang dilihat masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media dan stakeholder lainnya. Semua masukan ini akan menjadi bahan untuk kita kaji dan tindak lanjuti,” katanya.
Meylani menambahkan, keberhasilan peningkatan PAD seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang masuk ke kas daerah. Pengelolaan yang transparan dan penggunaan anggaran yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian.
“Semangatnya bukan sekadar bagaimana PAD naik, tetapi bagaimana pendapatan itu dikelola dengan baik, transparan dan kembali untuk kepentingan masyarakat. Karena tujuan akhirnya adalah pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik,” pungkasnya. (Haris)
