Citrust.id – Heru Subagja dari Parlemen Bayangan Indonesia Pasti mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cirebon. Ia menilai kasus yang melibatkan ratusan korban tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan kemanusiaan, tetapi juga perlu ditelusuri dari sisi hukum dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program.
Heru menyoroti jumlah korban dugaan keracunan MBG di Cirebon yang telah mencapai ratusan orang. Jumlah tersebut dinilainya menunjukkan besarnya dampak kejadian di Cirebon sekaligus menjadi alasan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian serius.
Menurut Heru, persoalan MBG saat ini telah berkembang menjadi isu nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini tidak hanya menyangkut persoalan di tingkat masyarakat, tetapi juga beririsan dengan kepentingan anggaran dan pertaruhan politik pemerintah. Apalagi Cirebon adalah salah satu barometer politik nasional,” kata Heru, Jumat (23/10/2026).
Ia juga mempertanyakan apakah rangkaian persoalan yang muncul seputar program MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) memiliki dimensi politik tertentu. Namun, ia menyampaikan hal tersebut sebagai pertanyaan yang menurutnya perlu menjadi bahan pembahasan publik.
Heru membagi persoalan MBG ke dalam dua aspek, yakni perebutan kepentingan terkait dana dan anggaran serta konsekuensi politik bagi pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan, program tersebut telah menjadi bagian dari janji politik Presiden sehingga pelaksanaannya turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di sisi lain, ia menilai persoalan keselamatan penerima manfaat tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan politik. Kasus yang terjadi di Cirebon, menurutnya, harus menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali menimpa masyarakat di daerah lain.
Ia juga mengkritik belum hadirnya sejumlah pejabat tinggi negara yang menurutnya berwenang untuk melihat langsung kondisi di Cirebon.
Menurutnya, kehadiran pejabat terkait diperlukan untuk melihat kondisi faktual di lapangan dan memahami dampak yang dialami para korban. Ia mempertanyakan alasan belum adanya kunjungan tersebut, mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak.
Selain respons pemerintah, Heru menekankan perlunya penyelidikan hukum terhadap kasus dugaan keracunan MBG. Ia membandingkan penanganan kejadian ini dengan kasus keracunan di warung kecil yang dapat menjadi temuan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang meskipun hanya melibatkan satu orang.
“Kami telah melihat langsung kondisi anak-anak yang menjadi korban. Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan kemanusiaan, tetapi juga kemungkinan adanya unsur pidana yang perlu diperiksa,” ujarnya.
Ia sebelumnya juga telah menyampaikan pandangan, kejadian dugaan keracunan yang menimbulkan banyak korban semestinya ditelusuri melalui proses hukum. Menurutnya, aparat perlu menjelaskan langkah penindakan yang telah dilakukan terhadap kasus serupa, termasuk yang terjadi di luar Cirebon.
“Banyaknya korban menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menelusuri kejadian ini secara serius, termasuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Haris)
