Citrust.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon tahun 2025–2029.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menyatakan, DPRD telah menyetujui rancangan awal RPJMD dan kini menantikan dokumen final untuk dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
“Rancangan akhir ini akan kami bahas dalam Pansus dan nantinya akan melahirkan dokumen RPJMD final. Ini akan menjadi pedoman pembangunan ke depan,” ujar Andrie dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Cirebon di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon, Rabu (21/5/2025).
Andrie menyebutkan, DPRD telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah yang harus menjadi perhatian dalam lima tahun mendatang.
Di antaranya adalah penanganan banjir, pengerukan sungai, perbaikan infrastruktur jalan, pemenuhan air bersih, penutupan tempat pembuangan sampah liar, penataan pengelolaan sampah rumah tangga, dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak.
“Jika pemerintah belum bisa memberikan pendidikan yang layak, berarti pemerintah belum hadir untuk masyarakat. Jika pemerintah belum bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik, berarti pemerintah belum hadir untuk masyarakat,” tegas Andrie.
Ia menekankan, permasalahan mendasar di Kota Cirebon harus diselesaikan dalam RPJMD lima tahun mendatang.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap upaya wali kota dan wakil wali kota, serta akan mengawal setiap kebijakan secara kritis sekaligus mendukung dari sisi penganggaran.
Andrie juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah dengan program nasional dan provinsi, seperti Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan visi “Jabar Istimewa” dari Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih menjadi tantangan besar.
“Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diperkirakan akan habis dalam tiga sampai lima tahun ke depan. Kita bisa mencontoh daerah lain yang sudah mengolah sampah menjadi briket bernilai ekonomi. Di Cirebon, briket seperti ini bahkan sudah dibeli oleh perusahaan,” ungkapnya.
Masalah banjir juga masih menjadi perhatian serius. Ia menilai bahwa penanganan banjir harus menjadi prioritas karena dampaknya terhadap infrastruktur, khususnya jalan, sangat besar.
“Jika banjir tidak ditangani dengan serius, percuma kita memperbaiki jalan karena akan rusak kembali. Penyebab banjir harus diatasi dulu,” ucapnya.
DPRD juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Andrie menilai bahwa pembangunan membutuhkan sumber daya anggaran yang kuat dan berkelanjutan.
“Pengelolaan sektor pariwisata, hotel, dan restoran sebagai penyumbang terbesar pajak daerah harus dimaksimalkan. Potensi-potensi yang belum tergali juga harus segera dioptimalkan,” tutup Andrie. (Haris)
