Citrust.id – Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH singgung lagu ‘Suara Buat Wakil Rakyat’ milik Iwan Fals saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Kota Cirebon.
Rapat paripurna yang membahas pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 itu, diselenggarakan pada Kamis (28/7/2022) di ruang Griya Sawala DPRD.
Sebelum rapat paripurna dimulai, pemerintah eksekutif dan legislatif melangsungkan rapat terbatas di ruang kerja Ketua DPRD. Dalam rapat tersebut, sempat terjadi adu pendapat terkait persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan penetuan program prioritas.
Azis mengatakan, sebagai wakil rakyat baik pemerintah eksekutif dan legislatif berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Setiap anggota DPRD dan eksekutif memiliki pandangan beragam terkait menentukan aspirasi atau program yang masuk skala prioritas.
“Dalam menentukan skala prioritas ini, kami terkadang bertabrakan. Baik sesama anggota dewan maupun dengan eksekutif. Cuma kami tidak ingin mempertontonkan betapa sengitnya pertarungan kami di dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di ruangan,” jelasnya.
Azis melanjutkan, bahwa perdebatan tersebut memiliki makna bahwa anggapan wakil rakyat hanya tahu lagu setuju seperti dalam lirik lagu ‘Suara Buat Wakil Rakyat’ itu tidak berlaku di DPRD Kota Cirebon.
“Setelah perdebatan menentukan aspirasi atau program skala prioritas itu selesai mufakat, maka dalam rapat paripurna pun tinggal setuju dan rapat berjalan lancar,” ungkap dia.
Azis juga mengakui, perdebatan mengenai program skala prioritas ini tidak terjadi kali ini. Beberapa pertemuan di ruang kerja sekretaris daerah dan walikota Cirebon pun ‘bertempur’.
“Makanya dalam persidangan yang tampak itu tinggal setuju. Namun setuju yang dimaksud itu benar-benar telah disetujui karena sudah melewati perdebatan sengit,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, dinamika yang terjadi dalam pembahasan itu adalah sebuah hal yang wajar.
“Tidak ada hal-hal khusus yang terjadi antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan PP APBD atau anggaran 2021. Karena selama ini memang sudah terbahas secara maksimal,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan, bahwa APBD tahun anggaran 2021 sudah diaudit oleh BPK, tercantum juga WTP enam kali.
“Jadi tadi itu hanya sebatas meningkatkan hubungan kelembagaan. Tapi saya pastikan tidak ada hal-hal yang memang menjadi ganjalan dalam pembahasan dan semuanya berjalan baik,” katanya. (Aming)
