Citrust.id – Sejumlah pemuka agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Majalengka tegas menolak people power yang diserukan sejumlah pihak untuk menentang hasil Pemilu.
Penegasan itu dilakukan dengan mendeklarasikan penolakan people power di salah satu rumah makan, Jalan Raya KH. Abdul Halim Majalengka, Senin (20/5/2019).
Deklarasi tersebut dipimpin Ketua MUI Kabupaten Majalengka, KH. Anwar Sulaeman dan Ketua FKUB Kabupaten Majalengka, KH. Asep Sahidin serta diikuti para pimpinan pondok pesantren, ulama, habib dan cendiakawan muslim se-Kabupaten Majalengka.
KH. Anwar Sulaeman mengatakan, saat ini bangsa Indonesia baru saja melaksanakan hajat besar nasional, yaitu Pemilu 2019. Banyak riak-riak yang ingin membuat situasi kurang kondusif.
Makanya, kata dia, tokoh agama harus bisa menangkal berita hoaks atau isu provokatif yang muaranya ingin mengganggu stabilitas kamtibmas.
“Oleh karena itu, mari kita menguatkan kembali ukhuwah, persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan uswatun hasanah atau keteladanan yang baik semua pihak dan semua stakeholder, terutama para elit,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam kehidupan berdemokrasi, perbedaan pilihan adalah suatu keniscanyaan dan merupakan hal yang biasa.
“Setelah pemilu selesai dilaksanakan, seyognya kita kembali menghimpun energi bersama untuk membangun bangsa dan negara,” ujarnya.
Selain itu, sebagai warga Kabupaten Majalengka, KH. Anwar juga mengajak untuk membangun menuju Majalengka Raharja dan sebagai warga Jawa Barat membangun Jabar juara lahir batin.
“Kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat, apa pun hasil keputusan yang diumumkan oleh KPU RI nanti, siapa pun yang menjadi presiden/wakil presiden, itu adalah pilihan rakyat dan patut kita dukung untuk Indonesia damai dan demi kemaslahatan umat,” pesannya.
Sependapat, Asep Sahidin menegaskan menolak provokasi people power paska pengumuman yang dilakukan oleh KPU terkait Pilpres dan Pileg pada 22 Mei.
“Hari ini, kami juga melakukan doa bersama dabn mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovaksi menjelang pengumuman Pilpres dan Pileg dari KPU pusat, sehingga dikhawatirkan menimbulkan gesekan sosial di masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, beberapa para pimpinan pesantren tersebut juga mengharapkan masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk dapat menjaga persatuan. Masyarakat hendaknya tidak terpancing berita yang belum tentu kebenararanya termasuk berita hoaks.
“Kami mendukung untuk mencegah provokasi yang mengajak untuk melakukan people power. Bagi kami, NKRI adalah harga mati,” tegas dia. (Abduh)
