Citrust.id – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan dirinya memerintahkan kepada semua Dinas dan pemangku kepentingan agar mempermudah akses investor masuk ke Kabupaten Majalengka untuk mendukung program Majalengka religius, adil, harmonis dan sejahtera (Raharja).
“Kalau perlu jemput bola investor itu dan jangan dipersulit apalagi diminta uang, dengan banyaknya investasi bisa menyerap lapangan kerja bagi angkatan kerja di Majalengka,” ujar Karna Sobahi yang juga Bupati terpilih di Pilkada 2018 untuk periode 2018-2023 ini, Rabu (22/11/2018) saat ditemui di ruang kerjanya di Pendopo Kabupaten Majalengka Jalan Ahmad Yani No. 1 Majalengka.
Pria kelahiran Desa Malausma, Kecamatan Malausma di ujung Selatan Kabupaten Majalengka ini mengatakan ada beberapa program prioritas dalam visi misi Majalengka Raharja melanjutkan Visi Misi sebelumnya Majalengka Makmur (maju, aman, kondusif, unggul dan religius) yaitu memantapkan kualitas kehidupan keagamaan yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan serta memberdayakan tokoh-tokoh agama, meneguhkan empat pilar kebangsaan dan menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat, membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur, membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbasis ekonomi kerakyatan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional dan melayani,” imbuh pria yang mengawali kariernya sebagai guru Sekolah Dasar ini.
Karna Sobahi juga menekankan untuk menuju Majalengka Raharja harus membangun desa menuju kepada kemandirian dengan berbasis gotong royong untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
“Untuk mendukung vis misi Majalengka Raharja ini akan segera ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka sebagai payung hukum untuk pelaksanaan visi misi Majalengka Raharja ini,” tegas Karna Sobahi.
Dikatakan Karna Sobahi untuk mendukung visi misi Majalengka Makmur menuju Majalengka Raharja di periode 2018-2023, setelah Pilkada,pihaknya harus fokus kepada program -program pembangunan termasuk Infrastruktur.
“Segera didata kepada Dinas BMCK jalan-jalan poros maupun Kabupaten agar segera diperbaiki, karena Infrastruktur dan transportasi merupakan penggerak ekonomi, selain itu program 100 hari saya semua warga Majalengka harus punya KTP,” ungkapnya.
Dikatakan dia, persoalan besar yang harus dihadapi yaitu kemiskinan dan penggangguran dan harus dituntaskan setelah itu masalah-masalah lainnya.
Karna Sobahi juga mengatakan janji kampanye akan membangun rumah sakit di wilayah Selatan dan membenahi Alun-alun Talaga.
“Tahun ini sudah ada anggaran buat DEDnya (Detail Engineering Design-red), Pak TB Hasanuddin (anggota DPR RI Dapil Subang, Majalengka, Sumedang-red) sudah siap membantu ke Kemenkes, Lima anggota DPRD Provinsi Jabar juga sudah siap membantu dan tinggal menyiapkan tanahnya mau dimana, di Cingambul, Cikijing atau Talaga, mohon masukan dari para Tokoh di Selatan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Kabupaten Majalengka Eman Suherman mengatakan untuk mendukung visi misi Majalengka Makmur menuju Majalengka Raharja pihaknya telah menyusun rencana kerja dan rencana strategis di tahun anggaran 2019 untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi seperti akses jalan ke pasar maupun poros antar kecamatan dan poros desa dan akses ke tempat pariwisata.
“Tahun kemarin 2018 infrastruktur baik pembangunan jalan dan jembatan buat mendukung Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan akses Pariwisata, tahun 2019 ini selain akses Pariwisata juga jalan akses perekonomian seperti jalan Bantarujeg ke Maja lewat Sukamenak dan jalan akses Pariwisata di Kawasan Wisata Argapura, Kawasan Wisata Sindangwangi dan Kawasan Wisata Situ Sangiang di Kecamatan Banjaran,”ungkap Eman Suherman.
Eman Suherman mengungkapkan tahun 2019 ini akan ada prioritas pembangunan Jembatan Gantung di Desa Pasir Ayu yang menghubungkan Kecamatan Sindang dengan Kecamatan Maja dengan nilai anggaran kurang lebih Rp6 miliar.
Selain itu, lanjut Eman, Dinas BMCK mendukung pembangunan rumah sakit di wilayah Selatan Kabupaten Majalengka dan pembangunan infrastruktur lainnya secara teknis sebagai konsultan daerah di bidang teknis dilibatkan.
“BMCK sebagai Dinas teknis membuat konsep Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per kecamatan, bagaimana pola ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat ini sedang dikaji dan menunggu legislasi dari DPRD Kabupaten Majalengka dalam bentuk Peraturan Daerah,” jelas Eman.
Penyerapan Anggaran Infrastruktur di Tahun 2018 dan Rencana Anggaran 2019
- Anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2018, Rp227.177.692.759,83, APBD murni
- Panjang jalan yang ditangani 2018, 156,54 KM, APBD murni
- Jumlah jembatan yang ditangani 2018, 23 buah, APBD murni
- Rencana anggaran total belanja langsung Dinas BMCK pada tahun 2019, (data berdasarkan PPAS tahun 2019), Rp306.418.509.500,00
Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Majalengka Budi Victoriadi menegaskan Kadin sebagai wadah pengusaha yang mendukung iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Majalengka dan mitra investor serta pemerintah daerah, memiliki etika bisnis sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya.
“Dengan menyadari kedudukannya sebagai wadah pengusaha Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, Kadin menetapkan etika bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota Kadin didalam menghayati tugas dan kewajiban masing-masing,” kata Mang Budi, sapaan akrabnya.
Dijelaskan dia, Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing.
“Selain itu Kadin berfungsi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional,” tegasnya.
Mang Budi mengatakan maraknya investasi yang masuk ke Majalengka dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, memang merupakan hal positif bagi dunia usaha Majalengka dan berpotensi meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Namun banyaknya investor yang masuk ke Majalengka jangan sampai membuat pengusaha lokal menjadi penonton di daerah sendiri, harus ada suatu solusi dari industri besar dalam menjalin kerjasama dengan pengusaha lokal,” ujarnya.
Bentuk kerjasama itu di antaranya menurut Budi, dengan melibatkan para pengusaha lokal dalam menunjang industri besar bisa dengan memberikan pekerjaan atau vendor kepada pengusaha lokal.
“Jadi aspirasi para pengusaha yang tergabung di Kadin, menginginkan agar industri besar tidak menguasai sektor hulu sampai hilir namun melibatkan pengusaha lokal juga bisa dengan sistem alih daya dan transfer ilmu dan teknologi,” ujarnya.
Selain itu menurut Budi, maraknya investasi di Majalengka harus diimbangi dengan peningkatan pendidikan sumber daya manusia (SDM) guna menunjang industri besar di Majalengka agar warga Majalengka nantinya tidak menjadi penonton di daerah sendiri.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Majalengka sendiri masih rendah dengan tingkat rata-rata sekolah hanya 8 -12 tahun, hal ini harus dibenahi dulu,” ungkapnya.
Selain itu Budi mengharapkan adanya perbaikan kinerja birokrasi di Majalengka yang banyak dikeluhkan oleh investor atau para pengusaha di antaranya tentang lambatnya dan sulitnya proses perizinan dan adanya zonasi industri sesuai RTRW.
“Perlu adanya standarisasi bisnis dalam bidang proses penertiban izin usaha, memperhatikan RTRW, memperhatikan AMDAL dan ketersediaan kualitas dan kuantitas tenaga terampil, hal ini yang harus disediakan dulu oleh Majalengka untuk mendukung visi misi Majalengka Makmur menuju Majalengka Raharja,” tegasnya.
(M. Abduh Nugraha/Citrust.id)
