oleh

PWI: “Secara Konstitusional Belum Ada Presiden Terpilih”

Citrust.id – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal Sembiring Depari, menegaskan, sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Untuk itu, ia mengimbau semua pihak, termasuk media massa, untuk bersabar dan tidak memperkeruh suasana yang menjadikan persatuan Indonesia jadi rentan.

Atal mengimbau tim sukses kedua paslon mengawasi jalannya rekapitulasi perhitungan suara, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan KPU Pusat.

“Kami juga mengimbau media mengawasi perhitungan suara, mengawal kertas suara, dan proses pembuatan berita acara. Lebih penting dari semua itu, media massa sebaiknya menahan diri dalam pemberitaan sensasional. Sebaiknya media tidak ikut memprovokasi massa,” kata Atal, Senin (22/4/2019).

Atal menyayangkan polemik seputar tudingan sekelompok orang, bahwa kelompok lain tidak konstitusional mendasarkan pada perhitungan data yang mereka lakukan sendiri. Padahal, kata Atal, perhitungan cepat pun pada dasarnya tak bisa dikatakan sebagai pilihan konstitusional.

“Yang benar-benar konstitusional itu tentu saja perhitungan riil (real count) yang dilakukan KPU. Jadi, sebaiknya memang semua pihak bersabar dan menahan diri sampai KPU selesai menghitung dan mengumumkan hasil riil Pilpres dan Pileg. KPU juga harus lebih cepat mengentri data. Masak sudah hari kelima yang dientri baru di bawah 10 persen,” kata dia.

Senada, Ketua Dewan Pakar Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengimbau masyarakat dan organisasi pemantau pemilu terus mengawasi semua tahapan rekapitulasi perhitungan suara, baik Pilpres maupun Pileg.

“Kami juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) proaktif mengawasi kinerja penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai KPPS. Tidak hanya itu, Mappilu yang memiliki pemantau di 17 provinsi dan hampir 200 kabupaten/kota, menemukan beberapa kecurangan di berbagai tingkat. Karena itu, Mappilu meminta DKPP bersikap tegas dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. (Abduh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed