Citrust.id – BPJS Kesehatan Cabang Cirebon bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Kabupaten Cirebon menggelar pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan, Rabu (12/8). Dalam pertemuan itu dilakukan pembahasan mengenai penerapan sistem kendali mutu dalam pelayanan jaminan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi pemenuhan standar mutu di fasilitas kesehatan.
Dilakukan juga evaluasi berkaitan dengan proses pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah terjadinya potensi kecurangan (fraud).
“Kita lakukan pembahasan berkaitan dengan 10 diagnosa tertinggi serta 10 Kasus INA CBG’S tertinggi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2020, baik Rawat Jalan Tingkat Lanjutan maupun Rawat Inap Tingkat Lanjutan. Kita berupaya agar pelayanan terhadap peserta semakin baik dengan tetap memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya,” ucap Rika Purnama, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, seusai pertemuan.
TKMKB merupakan tim independen yang beranggotakan perwakilan dari organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan pakar klinis.
Adapun tugas pokok dan fungsinya ada empat, yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi tentang kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek, yang kedua melaksanakan utilization review, yang ketiga melaksanakan audit medis, serta yang terakhir adalah melaksanakan pembinaan etika dan disiplin profesi.
“Pada tahun 2020 masih terdapat beberapa kasus pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Kami berharap adanya optimalisasi melalui dukungan dari berbagai pihak terutama TKMKB berkaitan dengan hal ini,” ujar Rika.
Sementara itu, dr. M. Luthfi, Ketua TKMKB Kabupaten Cirebon, menyampaikan dukungannya akan upaya optimalisasi kendali mutu kendali biaya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga akan mendorong fasilitas Kesehatan untuk dapat bersama-sama mengoptimalkan Program Rujuk Balik yang ada saat ini, terutama bagi pasien penyakit kronis dengan kriteria stabil atau yang telah ditetapkan.
“Apabila terdapat kendala yang terjadi di lapangan, kita dapat bahas secara bersama-sama sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik. Harapannya kendala tersebut tidak terjadi lagi di tempat lain,” ujar dr. Luthfi. (Haris)
