KUNINGAN (CT) – Sebanyak tiga fraksi yang terdiri Fraksi Partai Golkar, PAN Persatuan dan Partai Demokrat melakukan aksi Walk Out (WO) dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kuningan, Kamis (14/07).
Tindakan wakil rakyat dari tiga fraksi tersebut dipicu persoalan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK), terutama ketika pihaknya tidak menerima Buku III LHP yang memuat hasil pemeriksaan dan Peraturan Perundang-undangan.
“Kami menyikapi untuk keluar dari sidang paripurna, karena belum ada kesempurnaan untuk mengoreksi buku III,” terang Ketua Fraksi Golkar Sawtresna kepada CT.
Hal senada dikatakan Fraksi PAN Persatuan, Aang Hasanudin. Dirinya menjelaskan, dengan tidak adanya buku III, ia menganggap belum ada kesempurnaan dalam mengoreksi untuk disampaikan di persidangan.
“Ini belum sempurna karena ada satu bahan yang tidak sempurna. Padahal kami hanya ingin memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucapnya.
Aang menambahkan, sikap WO tersebut merupakan spontanitas dari fraksi dan tidak ada kaitannya dengan momen penentuan Calon Wakil Bupati (Cawabup).
“Ini spontanitas, tidak ada kaitannya dengan cawabup,” kilahnya.
Begitu juga yang dilakukan oleh Momon Suherman dari PPP. Dirinya mengatakan bahwa dengan tidak adanya LHP, PPP tidak akan maksimal saat menyampaikan pandangam umum.
“Itu alasan kami tidak ikut paripurna. Kami juga mempertanyakan ke Sekretariat Dewan, kami juga kan punya hak memiliki LHP,” tuturnya.
Diketahui, rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman, dihadiri pula oleh Bupati Kuningan Acep Purnama. Dengana adanya aksi WO dari tiga fraksi tersebut, sidang paripurna tetap berlangsung. (Ipay).
