MAJALENGKA (CT) – Fraksi PPP tidak ikut sidang paripurna pengesahan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 di gedung DPRD Majalengka, Senin (01/08).
“Ini dilakukan terkait belum adanya kejelasan kenaikan tarif NJOP Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Majalengka,” kata jubir Fraksi PPP Dede Aif Mussofa kepada CT.
Dede Aif mengatakan sebagai salah satu varian dari PAD, kenaikan tarif NJOP PBB mestinya sejalan dengan Perda, ditambah dengan adanya SK Bupati nomor 469 tahun 2014 sebagai turunan dari perda tersebut.
“Menyikapi hal ini FPPP mendorong dibentuknya Pansus Kenaikan Tarif NJOP PBB di Kabupaten Majalengka,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Majalengka H. Karna Sobahi mengatakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Majalengka tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 telah melalui mekanisme dan proses pembahasan yang intensif dan mendalam antara dewan yang terhormat dengan pemerintah daerah.
“Pemikiran, pandangan dan rekomendasi yang sifatnya konstruktif dari anggota Dewan yang terhormat, kami nilai sebagai sesuatu yang sangat berharga, terutama dalam rangka meningkatkan kinerja serta mempertajam program dan prioritas pembangunan di Kabupaten Majalengka,” kata Wabup Karna dalam sambutan di sidang paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda Kabupaten Majalengka.
“Berkenan hal tersebut, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan terhormat terutama kepada Badan Anggaran Dewan yang telah bekerja keras membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2015,” ungkap Wabup Karna.
Wabup Karna mengatakan selanjutnya rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2015, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. (Abduh)
