INDRAMAYU (CT) – Workshop pengenalan industri migas yang diadakan oleh PT. Pertamina Persero berlangsung di Pendopo Indramayu Kecamatan Indramayu dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu Supendi, camat dan instansi-instansi se-Kabupaten Indramayu, Selasa (23/12).
Dalam workshop tersebut Heru Setiadi dari SKK Migas memaparkan tentang sejarah singkat sektor migas, tugas dan kewenangan serta sistem kerja yang mereka lakukan.
“Bahwa disini terhadap sektor hulu dan hilir, dimana sektor hulu hanya bertanggungjawab tentang melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak saja. Sistem kerjasama yang kami lakukan menggunakan sistem kontrak kerjasama di mana kedua belah pihak harus mematuhi kontrak kerjasama tersebut,” paparnya.
Sedangkan Dona Priyadi selaku Manager Humas PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mengatakan kontrak kerjasama tersebut tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari pihak-pihak yang terkait serta peran besar dari stakeholder.
“Pembagian kontribusi migas kepada APBN adalah 85% : 15%, 85% adalah pemerintah dan 15% untuk APBN, akan tetapi pembagian tersebut masih bisa meningkat dan kami merencanakan akan menaikan prosentasi menjadi sekitar 20% untuk APBN,” katanya.
Hal tersebut tidak direspon baik oleh Wakil Bupati Supendi bahwa pembagian tersebut dirasa tidak sebanding dengan dampak yang banyak dirasakan baik oleh masyarakat Indramayu maupun pemerintah daerah.
“Pembagian hasil tersebut tidak sebanding, misalnya saja jika terjadi dampak yang buruk. Pada beberapa waktu lalu di sepanjang pantai di Desa Tambak, Karangsong dan lainnya yang terkena ceceran crude oil, belum adanya pertanggungjawaban pada hal tersebut. Dengan pertimbangan dampak-dampak buruk yang akan terjadi pembagian tersebut dirasa tidak sebanding,” jelasnya. (CT-112)
