Majalengkatrust.com – Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta agar aparat TNI/Polri agar tetap menjaga kondusivitas di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, terkait konflik pembebasan tanah untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) beberapa waktu lalu.
“Kami peduli akan masyarakat Sukamulya makanya kami datang ke Sukamulya,”kata Herman Khaeron saat mengunjungi Desa Sukamulya bersama rombongan Komisi IV DPR RI, Kamis (01/12).
Selain Herman Khaeron, turut hadir anggota Komisi IV lainnya diantaranya Titik Soeharto dan Luther, yang didampingi anggota DPRD Provinsi Jabar Oo Sutisna, Pejabat Kementan RI Prasetyo, dari Dinas Pertanian Provinsi Jabar Ir. Unif Permadi, Kepala Dinas BP4K Kabupaten Majalengka Udin Abidin, Kepala Dinas Pertanian Kab. Majalengka H. Wawan Suwandi, Unsur Muspika Kecamatan Kertajati dan diterima oleh Kepala Desa Sukamulya Nono Darsono dan warga Sukamulya.
Herman Khaeron mengungkapkan kedatangan Komisi IV DPR RI hanya ingin meninjau dan mengetahui situasi wilayah Sukamulya dan apa permasalahan yang terjadi di desa Sukamulya sebenarnya.
Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Titiek Soeharto menyampaikan sangat terharu melihat kehidupan masyarakat Sukamulya. “Harus ada sosialisasi dari pusat hingga daerah. Alih fungsi lahan yang sesuai,” tegas Titiek Soeharto.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Oo Sutisna mengatakan bahwa masyarakat harus diajak bicara masalah alih fungsi lahan terkait bandara ini. “Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat Desa Sukamulya. Kepada TNI dan Polri tolong beri kondusifitas bagi masyarakat disini,” harapnya.
Salah seorang warga Bambang Nurdiansyah menyampaikan bahwa lahan di Sukamulya, seluas 700 hektare adalah lahan pertanian murni, dimana dari 1 hektare dapat menghasilkan 7 ton dan menghasilkan Rp. 23 milyar setiap satu kali hasil tanam. “Rakyat Sukamulya tidak butuh bandara, tidak ada masyarakat yang bekerja di bandara,” ungkapnya.
Warga lainnya Adep Amin menyampaikan bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Pemda Kabupaten Majalengka kepada masyarakat Sukamulya. “Kami ditekan, diintimidasi oleh tim pengukuran,” ungkapnya.
Kepala Desa Sukamulya Nono Darsono saat beraudiensi dengan Komisi IV DPR RI, menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat di Desa Sukamulya. (Abduh)
