Cirebontrust.com – Kebakaran hutan yang kembali terjadi saat ini dianggap sepenuhnya jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, baik di hutan milik negara maupun swasta. Di Kalimantan Barat saja sudah terdeteksi sekitar 200 titik api tanpa penanggulangan prosedur yang benar, baik oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun TNI.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono bahwa pemerintahlah yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam masalah yang terjadi bertahun-tahun tersebut.
Menurutnya, dalam menanggulangi kebakaran hutan tidak boleh melalui darat, apalagi tidak menggunakan peralatan memadai, seperti masker oksigen dan penutup mata. Kecelakaan kerja akan mudah terjadi bila prosedur pemadamannya tidak benar. Infrastruktur pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang tidak disiapkan, anggaran Kemenhut yang dipangkas, dan SDM yang terbatas yang memahami kebakaran hutan, juga jadi sumber masalah kebakaran hutan di Tanaha Air.
Pemerintah juga dinilai Bambang hanya mengumbar omong kosong dengan berjanji menangkap pembakar hutan. Pasalnya, jumlah titik api pada 2015 lalu, lebih dari 3.000 titik dan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, tidak satupun yang dijadikan tersangka. Bahkan, hutan Perhutani sekitar 7.000 hektar juga ikut ludes terbakar. Ini bukti bahwa kebakaran hutan bukan karena dibakar seperti dikatakan Presiden maupun Kemenhut. (Net/CT)
