oleh

Reses MP III 2021, Wakil Ketua DPRD Dapat Banyak Aspirasi

Citrust.id – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos melakukan reses masa persidangan III Tahun 2021 di RW 02 Larangan Utara, Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Minggu (17/10/2021) malam.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan beragam aspirasi, baik bidang kesehatan, infrastruktur hingga sosial.

“Saya ingin, dalam pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Selama ini tidak sedikit anak-anak yang enggan ke Posyandu, karena minim sarana,” ujar Bayyina, Kader Posyandu RW 02 Larangan Utara.

Di tempat yang sama, Heru Herdiana, ingin mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). “Saya mohon bisa mendapatkan bantuan perbaikan rumah, karena beberapa bagian atap sudah mulai rapuh dan bocor saat hujan,” ujar dia.

Sedangkan, Jumirah, warga RT 02 RW Larangan Utara mengaku, layanan air bersih PDAM belum maksimal. “Air PDAM belum lancar, kadang hanya malam saja, itupun kecil alirannya,” keluhnya.

Perihal rutilahu, Handarujati menjelaskan, bahwa saat ini DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon sedang dalam pembahasan raperda tentang rutilahu.

“Saat ini raperda masih dalam proses, karena masih ada poin yang krusial, yakni terkait lahan rumah penerima manfaat. Karena banyak yang perlu dibantu tetapi lahan bukan milik sendiri,” ujarnya.

Sedangkan, sarana dan prasarana di Posyandu, Handarujati mengatakan, akan berkomunikasi dengan dinas terkait. “Nanti kita sampaikan ke dinas terkait agar bisa ditindaklanjuti,” jelas dia.

Sedangkan menanggapi layanan air bersih PDAM, Handarujati menyampaikan, bahwa memang sepekan terkahir ada perbaikan saluran. Terutama di wilayah di Harjamukti.

“Perihal air PDAM ini, memang saya sudah mendapat laporan, bahwa ada perbaikan saluran. Sekarang sudah mulai normal,” kata dia.

Handarujati juga mengatakan, selain ketiga aspirasi tersebut, warga juga ingin ada perbaikan jalan dan saluran di wilayah RW Larangan Utara.

“Setiap aspirasi ini akan dicatat, kemudian kita masukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” katanya. (Aming)

Komentar

News Feed