Citrust.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, ingatkan pemerintah agar benahi seluruh tata niaga minyak goreng (migor) dari hulu sampai hilir.
Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng, termasuk penguasaan dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, Puan Maharani ingatkan pemerintah agar benahi seluruh tata niaga migor.
Puan Maharani yang mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crued Palm Oil) dan turunannya.
Pengamat ekonomi pun mengapresiasi langkah Puan itu. Namun, Puan juga perlu mendorong fungsi pengawasan di DPR untuk membenahi tata niaga minyak goreng.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai, desakan Ketua DPR dan larangan ekspor CPO beserta turunannya oleh Presiden Joko Widodo secara psikologis bisa menenangkan pasar.
“Secara psikologis itu akan mampu menenangkan pasar, setidaknya. Akan tetapi, tidak akan mampu menurunkan harga secara signifikan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.
Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng, termasuk penguasaan dari hulu ke hilir. Hal itu dinilainya bisa menyelesaikan masalah minyak goreng ke depannya.
Senada, Fithra juga mengungkap permasalahan CPO bukan masalah supply and demand semata, melainkan lebih ke masalah tata kelola. Produksi CPO Indonesia masih dalam kondisi surplus.
Persoalan utamanya adalah tata kelola, tidak ada koneksi antara produsen minyak goreng dan produsen CPO. Produsen minyak goreng harus membeli CPO dengan harga pasar internasional.
Apalagi, lanjut Fithra, saat ini pemerintah seakan tidak punya kontrol pada suplai. Menurutnya, dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan intervensi pada persoalan tersebut dengan impor minyak goreng dari Malaysia, sembari membenahi tata kelola minyak goreng dari hulu ke hilir.
Dzulfian Syafrian, Pengamat Ekonomi dari Indef berharap, DPR memperkuat pengawasan terhadap pembenahan tata kelola komoditas minyak sawit dan turunannya.
Ia pun menyambut baik inisiasi Ketua DPR RI, Puan Maharani yang hendak memanggil Kementerian Perdagangan pekan depan.
“Anggota DPR kita pilih untuk mengawasi, dalam beberapa tahun terakhir ini kebijakan yang paling merugikan masyarakat luas, semestinya DPR, entah partai apapun, harus mengontrol betul,” kata Dzulfian.
Terkait dengan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya, Dzulfian menyatakan, hal itu justru potensial memunculkan pasar gelap. Mestinya, upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan tidak melarang ekspor.
“Maka, yang harus dilakukan memenuhi kebutuhan di dalam itu, tetapi bukan dengan larangan ekspor. Malah itu bikin black market, smuggling, dan pasal gelap. Nanti malah kita rugi dua kali,” jelasnya.
Sementara itu, harga minyak goreng di pasaran masih tinggi. Berdasarkan pantauan di sejumlah laman minimarket wilayah Jabodetabek, satu liter harga minyak goreng dibanderol mulai Rp25 ribu, sedangkan untuk ukuran dua liter dijual mulai Rp48 ribu.
Bahkan, ada yang hingga Rp52 ribu per dua liter untuk beberapa merek minyak goreng tertentu. Begitupun berdasarkan pengamatan di minimarket sekitar Jakarta, harga minyak goreng dua liter mulai dari Rp48 ribu sampai dengan Rp54 ribu. (Rls)
