Cirebontrust.com – Titip-menitip siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Cirebon berkaitan dengan solidaritas dan tanggungjawab. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap perlakuan yang tidak adil bagi sebagian masyarakat.
Demikian dikemukakan Ahmad Subur Karsa dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Cirebon menyoroti tudingan dari anggota dewan Kota Cirebon, khususnya Ketua Komisi C, terkait adanya praktik titip menitip siswa dalam PPDB Kota Cirebon tahun ini.
Menurut Subur, tuduhan tersebut sangat naif. Tuduhan itu juga tidak diimbangi dengan kajian mendalam terhadap PPDB Kota Cirebon tahun ini.
“Apakah PPDB di semua sekolah di Kota Cirebon saat ini transparan? Karena kami ingin diperlakukan secara adil,” katanya.
Dikatakan Subur, dalam permendikbud, pergub, maupun perwali terdapat pelimpahan pelaksanaan dari pemerintah pusat ke daerah yang kaitannya dengan pendidikan.
Sehingga para kepala sekolah dalam mengeluarkan kebijakan tidak perlu takut karena mereka punya otoritas. Jangan sampai ketidakmampuan mengelola pendidikan berlindung pada peraturan.
Subur menambahkan, dirinya percaya terhadap Walikota Cirebon Nasrudin Azis dalam menyikapi PPDB Kota Cirebon.
“Dalam dua tahun terakhir Walikota mampu mengorganisir PPDB Kota Cirebon dengan baik,” ujarnya.
Sementara, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Cirebon, A Muchlis mengatakan, kewenangan Walikota Cirebon di bidang pendidikan, mulai dari PPDB, pelaksanaan pendidikan hingga kelulusan sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik).
Dikarenakan kewenangannya sudah dilimpahkan ke Kadisdik, maka perwali hendaknya dicabut.
“Kadisdik jangan selalu berlindung di perwali,” pungkasnya. (Haris)
Komentar