Citrust.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buana Caruban Nagari mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon untuk membuka secara terang-benderang kasus dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terjadi di SMAN 7 Kota Cirebon.
Kasus yang kini memasuki tahap penyidikan itu dinilai berjalan lambat dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Direktur LBH Buana Caruban Nagari, Reno Sukriano, mengatakan, belum ditetapkannya tersangka hingga saat ini menimbulkan pertanyaan publik, tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan pendidikan tersebut.
“Proses penyidikan yang berlarut dan belum adanya calon tersangka membuat publik menerka-nerka siapa dalang pemotongan PIP ini. Padahal, oknum dari partai politik, pihak sekolah, hingga KCD sudah diperiksa,” ujar Reno Sukriano, Kamis (17/4/2025).
Meski demikian, Reno mengapresiasi kinerja Kejari Kota Cirebon yang dinilainya tetap berhati-hati dan teliti dalam menangani perkara ini. Ia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan hukum dalam proses penyidikan.
“Kami meminta Kejari tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini, karena patut diduga praktik serupa juga terjadi di sekolah-sekolah lain, mulai dari jenjang SD hingga SMP,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keadilan, LBH Buana Caruban Nagari juga membuka layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pemotongan dana PIP di sekolah lain. Layanan tersebut dapat diakses melalui hotline di nomor 0817-710-555.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan serupa agar tidak ada lagi penyalahgunaan bantuan pendidikan yang seharusnya dinikmati langsung oleh siswa,” jelas Reno.
Ia menambahkan, kasus itu menjadi perhatian publik karena menyangkut hak dasar pendidikan bagi siswa kurang mampu.
“Oleh karena itu, kami berharap, kasus ini diusut secara tuntas demi keadilan dan efek jera bagi para pelaku,” tandasnya. (Haris)
