CIREBON (CT) – Pembukaan Pasar Induk Beras Winong di Agustus ini terancam gagal. Sebab, peraturan bupati terkait hal itu belum dibahas di bagian hukum Sekretariat Daerah, Kamis (04/08).
Bagian hukum hingga saat ini masih menunggu perjanjian kerjasama antara swasta dan pemerintah. Bupati H Sunjaya Purwadisatra sendiri menginginkan jika pasar induk beras ini bisa dibuka pada awal Agustus.
“Kita belum bahas Perbup itu (mengenai pasar induk), karena kita masih menunggu perjanjian kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah. Hingga saat ini kami hanya tahu konsep dasarnya saja,” ungkap Kabag Hukum Setda Kabupaten Cirebon, Uus Heriyadi.
Uus juga menjelaskan, lokasi dan bangunan yang rencananya akan dijadikan pasar induk beras merupakan milik swasta murni. Maka, terlebih dahulu harus ada MoU atau perjanjian kerjasama mengenai hak dan kewajiban antara swasta dan pemerintah. Sebab, sudah pasti pengelolaan akan diambil alih oleh swasta nantinya.
“Kalau sudah ada perjanjian kerjasama kan nanti muncul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Nanti ini yang akan jadi bahan untuk pembuatan regulasi,” katanya.
Namun menurutnya, dengan hanya kesepakatan saja sebenarnya sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi ada Perbup sebagai payung hukum. Karena pemerintah tidak memiliki hak mengatur pihak swasta dalam pengelolaannya.
“Ya cukup sebenarnya, hanya nanti kita lihat apakah perlu atau tidak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Erry Akhmad Khusaeri mengatakan, pihaknya terus maraton untuk berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk mengebut konsep pasar induk beras ini.
“Kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait,” ujarnya.
Menurutnya, dasar hukum pasar induk beras tidak harus menggunakan perbup, melainkan bisa dengan perjanjian kerjasama.
“Ini yang sedang kita urus,” tambahnya. (Iskandar)
