Citrust.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon terus upayakan agar pemerataan mutu pendidikan di Kota Cirebon bisa berjalan maksimal. Salah satu cara Pemkot Cirebon dalam upayakan pemerataan mutu pendidikan adalah melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, menyampaikan hal itu saat menghadiri silaturahmi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon, Sabtu (4/6/2022), di aula Politeknik Pariwisata Prima Internasional, Kota Cirebon.
“Kota Cirebon sebagai rujukan daerah sekitar dalam dunia pendidikan. Terbukti, dalam PPDB tidak sedikit yang datang dari luar kota. Meski sudah memberlakukan zonasi, mereka terus berbondong-bondong untuk bisa sekolah di Kota Cirebon,” jelasnya.
Eti menilai, kondisi tersebut berkat para guru yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Sehingga banyak keluarga yang menaruh mimpi anaknya di Kota Cirebon. Namun pihaknya mengingatkan bahwa Kota Cirebon perlu adanya pemerataan mutu pendidikan.
“Kita butuh pemerataan kualitas pendidikan. Upayakan tidak ada lagi stigma sekolah favorit, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Selain semua sama, seluruh sekolah juga berhak atas perhatian dari pemerintah,” tambahnya.
Di sisi lain, ia berharap pada tahun mendatang tidak ada lagi lonjakan kasus Covid-19, agar tidak memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
Menurut Eti, seluruh pelajar membutuhkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal itu untuk mencegah agar pelajar tidak semakin candu terhadap gawai.
“Tidak sedikit pelajar yang sudah candu terhadap gawai. Bagaimana tidak, selama dua tahun mereka sekolah online,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Cirebon, Dr. H. Irawan Wahyono, M.Pd., mengatakan, saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memiliki banyak terobosan dalam dunia pendidikan. Hal itu mengharuskan seluruh guru agar bisa lebih siap.
“Pemerintah pusat banyak terobosan dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kita harus siap secara kompetensi guna menunjang program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” katanya. (Haris/Advetorial)
