Pemkot Cirebon dan DPRD Sepakati Empat Raperda Jadi Perda

Citrust.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dan DPRD Kota Cirebon menyepakati empat rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Rabu (29/11/2023), di ruang Griya Sawala.

Keempat raperda tersebut adalah, Raperda Kota Cirebon tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata, Raperda Kota Cirebon tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata, Raperda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024, dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Plt. Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P., menyampaikan, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah melalui tahapan pembahasan bersama antara Pansus DPRD Kota Cirebon dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan fasilitasi kepada Gubernur.

“Hal serupa juga telah dilakukan untuk Raperda Kota Cirebon tentang Penyertaan Modal Daerah pada PAM Tirta Giri Nata dan Raperda Kota Cirebon tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata. Keduanya sudah melalui tahapan pembahasan bersama Pansus DPRD Kota Cirebon dengan TAPD Kota Cirebon, termasuk tahapan fasilitasi Gubernur Jawa Barat,” terangnya.

Kemudian, kata Eti, Raperda tentang Propemperda Kota Cirebon Tahun 2024 sudah melalui tahapan pembahasan bersama antara Bapemperda DPRD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

“Saya mengimbau perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjutinya melalui perumusan regulasi teknis sebagai turunan dari raperda tersebut,” paparnya.

Eti berharap, raperda yang telah disetujui dapat implementatif dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menyampaikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, raperda yang telah disetujui bersama itu akan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan raperda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda,” katanya. (Haris)

Komentar