Majalengkatrust.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka dianggap tidak konsisten dalam perencanaan pembangunan. Dewan meminta Pemkab Majalengka mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam perencanaan pembangunan.
“Ada sembilan rekomendasi DPRD Majalengka untuk Pemkab, semuanya hasil pembahasan di komisi, semoga ini jadi rekomendasi yang baik untuk Majalengka ke depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Tarsono D Mardiana usai rapat paripurna, terkait hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bupati Majalengka tahun anggaran 2016, Selasa (25/04) sore, di Gedung DPRD Majalengka.
Selain itu, DPRD menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum memahami secara utuh mengenai perencanaan pembangunan di Kabuapten Majalengka, maka Bupati Majalengka diminta mengendalikan dan mengarahkan SKPD itu.
Serta menempatkan individu di SKPD sesuai dengan azas “The Right Man on The Right Place”, agar yang bersangkutan mampu mempertangung jawabkan atas apa yang dikerjakan, dan setial kegiatan yang direncakan dapat bermanfaat.
“SKPD terkait harus melakukan verifikasi terhadap dokumen LKPJ yang akan disampaikan kepada DPRD, sehingga keakuratan data dan informasinya dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Tarsono.
Menurutnya, tidak terealisasinya SOR Baribis harus di perhatikan Pemkab, karena itu membuktikan dari segi perencanaan Pemkab Majalengka masih belum berkualitas. “Prioritaskan program dan kegiatan yang sudah diatur di perundang-undangan, supaya mudah terealisasi dan verifikasi juga, anggaran yang di ajukan setiap SKPD,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti tidak kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan Target angka Partisipasi Kasar (APK) Majalengka yang kurang, salah satu buktinya masih banyak masyarakat yang berobat keluar daerah Majalengka.
“Sektor kesehatan dan Pendidikan menjadi dua hal yang dapat meningkatkan IPM, maka pelayanan dan fasilitas rumah sakit perlu ditambah, dan layanan kepada masyarakat dapat maksimal,” pungkasnya.
Hadir di rapat paripurna itu, Wakil Bupati dan Sekda Majalengka, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta Perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab Majalengka. (Abduh)
