Citrust.id – Calon bupati Indramayu, Nina Agustina, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih ada. Antara lain, fokus pada perbaikan jalan dan program kesejahteraan sosial.
Dalam kampanye terbarunya di Desa Kedungwungu, Kecamatan Kerangken, Nina Agustina, memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi selama masa jabatannya sebagai Bupati Indramayu.
Selama 3,5 tahun masa kepemimpinannya, ia telah mengevaluasi kinerja pemerintah daerah bersama timnya. Salah satu hal yang disoroti adalah infrastruktur jalan yang baru terealisasi sekitar 88 persen dari target 100 persen.
Menurut Nina, situasi itu sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang memotong alokasi anggaran selama dua tahun.
“Kita seharusnya sudah mencapai 100 persen, tetapi karena Covid-19, anggaran harus dialihkan. Alhamdulillah, masyarakat merespons dengan baik, meskipun masih ada jalan-jalan gang, usaha tani, dan tambak, yang terus diperbaiki,” ungkapnya.
Nina juga menyinggung tentang permasalahan jalan utama, seperti jalan Pantura, yang statusnya masih menjadi PR karena merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi atau pusat. Isu itu, katanya, masih perlu dibahas lebih lanjut.
Selain infrastruktur, Nina menyentuh persoalan kesejahteraan guru madrasah, yang merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).
“Dulu, Bupati sebelumnya memberikan stimulus untuk kesejahteraan mereka, dan saya melanjutkan kebijakan tersebut. Namun, ada beberapa kendala yang perlu dievaluasi. Kami akan duduk bersama dengan Kemenag untuk mencari solusi yang lebih baik,” katanya.
Nina juga mengingatkan tentang jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu.
Ia menegaskan, BPJS yang disediakan adalah untuk kelas 3, dan bagi masyarakat yang memiliki BPJS mandiri kelas 1 atau 2, perlu dipertimbangkan kembali apakah ingin pindah ke kelas 3.
“Kami prioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS sama sekali. Jika sudah memiliki BPJS mandiri kelas 3 yang aktif, maka tidak perlu berganti yang gratis. Kita juga akan evaluasi kenapa ada yang BPJS mandirinya mandek,” jelasnya. (Haris)
