Mosi Tidak Percaya PAC PDI Perjuangan kepada Ketua DPC Bisa Berdampak Negatif

Cirebontrust.com – Mosi tidak percaya yang dilakukan beberapa PAC PDI Perjuangan dengan dalih tidak adanya bantuan hukum kepada terpidana korupsi (Gotas), juga dua orang kader PDIP yakni Aan Setiawan dan H Yoyo dianggap citra PDI Perjuangan blunder.

“Yang harus jadi catatan buat para politisi secara umum, yakni saat ini masyarakat sudah cerdas, jadi sudah saatnya kita memberikan tontonan politik yang rasional. Agar masyarakat tidak skeptis terhadap para politisi,” Kata Cecep Handoko SH, Peneliti Kebijakan Publik Univ Bungkarno Jakarta.

Para penggerak mosi ini, kata dia harusnya mencari alasan lain, agar mosi tidak percaya yang digulirkan alasannya bisa diterima masyarakat dan rasional.

Menurutnya, apa yang terjadi di dalam tubuh PDI Perjuangan, dianggap menyerupai langkah yang pada akhirnya menelenjangi PDI Perjuangan sendiri selaku parpol yang menjaga integritas.

“Alasan membela terpidana korupsi itu, sama saja mencederai hati nurani masyarakat. Sebab kita sama-sama tau, korupsi merupakan penyakit laten yang sedang gencar diperangi negara,” jelasnya.

hal lainnya, misalnya memberikan bantuan hukum pada kader yang secara etika tercela, karena melakukan tindak pidana murni, lanjutnya jelas akan membawa dampak buruk bagi citra PDI Perjuangan.

PDIP sebagai, katanya merupakan partai penguasa parlemen daerah Kabupaten Cirebon alangkah baiknya megevaluasi sudah berbuat apa untuk masyarakat Cirebon.

“Misalnya di sektor perburuan ada isue UMK, atau sudah berapa Raperda yang mempunyai dampak pada kehidupan sosial masyarakat kabupaten yang sukses diinisiasi PDI Perjuangan, itu lebih memberikan dampak baik bagi PDI Perjuangan,” tandanya.

Juga sebagai alasannya, bagaimana persiapan PDI Perjuangan menghadapi pilgub, sudah sesiap apa para kadernya. Apa saja kegiatan-kegiatan rutin PDI Perjuangan yang dilakukan untuk merebut hati masyarakat.

BACA JUGA:  Liburan Sekolah, Pengunjung Muludan di Keraton Kasepuhan Diprediksi Mencapai 125.000 Orang

“Ini alasan yang lebih rasional, sebab berbasis kinerja bukan suatu hal yang mengada-ngada, apalagi menelanjangi citra PDI Perjuangan di mata masyarakat,” tukasnya. (Johan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *