oleh

Lumbung Padi Nasional di Indramayu Belum Jadi Nawacita Jokowi

Indramayutrust.com – Indramayu sebagai lumbung padi nasional, yang mempunyai luas lahan pertanian produktif terluas di Jawa Barat, tentunya akan dijadikan daerah prioritas dalam mensukseskan program kedaulatan pangan nasional, sesuai dengan Nawacita (Sembilan Program) Presiden RI Joko Widodo.

Program perbaikan di sektor pertanian, khususnya wilayah Indramayu terus ditingkatkan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, bantuan alsintan (alat dan Mesin Pertanian) maupun upaya peningkatan produksi. Namun, hingga saat ini perkembangannya masih dinilai jauh dari tujuan yang semestinya, terutama terkait irigasi yang menyediakan air baku untuk lahan pertanian di Indramayu.

Dikatakan Wajo, Ketua Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat (SPTIB), bahwa jika akhir-akhir ini banyak proyek-proyek irigasi untuk mengairi lahan pertanian di Indramayu. Namun sepertinya masih belum menyentuh pada kebutuhan air untuk persawahan.

“Petani masih mencari dan membeli air dari para ‘preman-preman tutupan’, petani masih memompa air dengan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit, lalu apa gunanya banyak proyek irigasi itu untuk pertanian, jika kondisinya masih seperti ini?,” ungkapnya, Kamis (25/08).

Dengan kondisi seperti itu, pihaknya berharap agar pihak terkait lebih menseriusi masalah tersebut, agar lahan produktif pertanian yang seluas 117 ribu hektare di Indramayu ini bisa produktif secara maksimal.

Kepala BPP Jatibarang, Suparman, mengatakan jika sekarang air dari waduk Jatigede sudah mengalir, meski belum maksimal. Menurutnya, untuk menyambut air waduk Jatigede diperlukan kesiapan dan pembenahan infrastruktur yang matang. Khususnya saluran-saluran irigasi pertanian.

“Jika tidak segera dibenahi, ketika waduk Jatigede beroperasi sepenuhnya, maka air akan terbuang sia-sia. Jadi air waduk Jatigede ini bisa membawa perubahan bagi petani, karena 70 persen air waduk Jatigede untuk petani Indramayu,” jelasnya.

BACA JUGA:   Santri Diminta Kuasai Sektor Ekonomi

Seperti diketahui, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Firman Muntako mengatakan bahwa 60 persen infrastruktur pertanian di Kabupaten Indramayu mengalami kerusakan. Sementara sejauh ini baru sekitar 20 persen yang baru diperbaiki. Kondisi ini menurutnya, tidak seimbang dengan tuntutan kebutuhan produksi padi dari pemerintah pusat untuk daerah.

“Dari 26 sungai yang sekaligus saluran irigasi di Kabupaten Indramayu, hanya sekitar 20 persen atau 5 sungai saja yang sudah diperbaiki pemerintah pusat. Padahal, sebagian besar saluran induk, sekunder, dan tersier mengalami pendangkalan, sedangkan tanggul-tanggul juga rapuh,” tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono ST, mengungkapkan jika infrastruktur pertanian serta jalur irigasi, baik sekunder maupun tersier, belum siap secara penuh untuk dilalui aliran air dari waduk Jatigede. Menurutnya, harus ada sinergitas dan koordinasi dari semua pihak yang berwenang, termasuk BBWS dan pemerintah daerah, agar bagaimana infrastruktur pertanian dan irigasi segera dilakukan perbaikan.

“Dari mulai petani, pemerintah daerah dan kepolisian serta TNI, harus bersama-sama mengawasi pelaksanaan program pertanian. Karena selama ini banyak terjadi penyelewengan bantuan pertanian oleh oknum tertentu,” tandasnya. (Didi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed