Ilustrasi
JAKARTA (CT) – Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali menggelar rapat pleno pada Jumat (06/05). Rapat kali ini dengan agenda memutuskan siapa saja dari delapan nama bakal calon ketua umum partai beringin, yang akan lolos dalam tahap verifikasi.
Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar, Lawrence Siburian mengatakan, pihaknya berharap delapan calon ketua umum yang sudah terdaftar dapat memenuhi semua syarat verifikasi, untuk kemudian bertarung dalam bursa Calon Ketua Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Mei di Bali tersebut.
“Kalau tidak lolos ya peserta ini tidak bisa memenuhi syarat. Ya mudah-mudahan semua calon lolos, supaya persaingan semakin seru,” kata Lawrence di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat (06/05).
Delapan bakal calon ketua umum Partai Golkar untuk menggantikan Aburizal Bakrie (Ical) tersebut adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.
Kedelapan nama tersebut didapat setelah dua hari panitia penyelenggara Munaslub membuka kesempatan bagi sejumlah kader Golkar untuk mendaftarkan diri.
Adapun sejumlah nama yang digadang-gadangkan sebelumnya juga ikut maju, namun akhirnya tidak jadi adalah, Idrus Marham dan Tommy Soeharto.
Sementara itu, terkait dengan pungutan Rp 1 miliar Komite Etik Munaslub partai Golkar menegaskan, pungutan itu tidak melanggar hukum. Sehingga panitia tetap memberlakukan pungutan tersebut karena tidak melanggar undang-undang.
“KPK hanya mengingatkan khusus bagi pejabat negara yang ikut mencalonkan diri, agar tidak menggunakan jabatannya dan uang untuk mempengaruhi pemilih, yang bisa jadi pemilih tersebut juga adalah pejabat negara, karena itu bisa melanggar UU Tipikor berkaitan dengan Gratifikasi,” ujar Lawrence.
Lawrence mengatakan, berdasarkan hal tersebut panitia Munaslub akan tetap melakukan pemberlakuan iuran satu miliiar yang akan dibebankan kepada seluruh caketum. “Kebutuhan penyelenggara munas, tidak akan dikurangi. Jadi yg dibebankan kepada caketum adalah sumbangan. Lolos atau tidak lolos panitia akan menjalankan mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujar Lawrence.
Stering Commite (Panitia Pengarah) berterima kasih kepada KPK yang telah mengimbau dan mengharapkan agar pejabat negara yang ikut dalam caketum Partai Golkar, tidak menggunakan politik uang dalam penyelengaraan kegiatan tersebut.
”Kami tetap akan melakukan pungutan itu,” tegasnya. (Eros)
