Komisi III Awasi Ketat Pelaksanaan Program MBG di Cirebon

  • Bagikan

Citrust.id – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar, Kamis (6/11/2025), di Griya Sawala Gedung DPRD. Rapat tersebut menghadirkan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cirebon, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, mengatakan bahwa forum tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan program dilaksanakan dengan aman bagi seluruh penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya ruang kendali agar pelaksanaan tetap sesuai standar.

“Kami mendorong agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berjalan baik, tetapi juga mampu mencapai zero accident. Artinya, seluruh proses distribusi dan penyajian harus benar-benar memenuhi standar keamanan,” ujarnya.

Fitrah juga menilai jumlah porsi yang dikerjakan petugas perlu diatur agar tidak membebani SPPG. Menurut dia, volume kerja yang terlalu besar dapat memengaruhi kualitas produksi.

“Maka dari itu, kami merekomendasikan agar jumlahnya dibatasi maksimal 2.000 porsi per SPPG, supaya beban kerja tidak terlalu berat dan kualitas tetap terjaga. Mudah-mudahan ini bisa direspons dengan baik,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko mengingat sasaran program meliputi anak sekolah hingga ibu hamil.

“Tentu kita ingin program ini berjalan dengan sangat baik, kalau bisa zero accident. Artinya, SPPG harus bekerja sesuai standar BGN dan tetap bersinergi dengan stakeholder seperti Dinkes, Disdik, serta DLH,” ujar Yusuf.

Dalam rapat itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra, memaparkan perkembangan pelaksanaan program yang menunjukkan peningkatan signifikan. Jika pada Maret hanya terdapat dua SPPG yang beroperasi, kini jumlahnya mencapai 20 SPPG dari total kebutuhan 35 unit di lima kecamatan.

BACA JUGA:  Komisi I DPRD Dukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Digital di Kota Cirebon

“Awal 2025 sempat dianggap lambat karena hanya ada dua SPPG hingga Juni. Namun, saat ini sudah ada 20 SPPG yang beroperasi dan 15 lainnya dalam proses,” jelasnya. (Haris)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *