JNE Dituduh Dukung Gerakan Radikal, Hotman Paris Siapkan Langkah Hukum

Citrust.id – Perusahaan pengiriman ekspres dan logistik, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), tidak berafillisi dengan ormas tertentu. JNE juga tidak pernah berafiliasi dengan lembaga, institusi, dan organisasi apapun yang merugikan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, didampingi kuasa hukum JNE, Hotman Paris, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/12). Konferensi pers itu juga bisa diakses via Zoom.

Dikatakan Feriadi, JNE perusahaan bisnis yang netral, tidak berafiliasi dengan organisasi, kelompok, maupun individu manapun. Pada konpers tersebut, Feriadi juga membantah sejumlah kabar yang beredar terkait JNE.

Sejumlah kabar yang beredar itu antara lain, Ustaz Hanny Kristianto dianggap sebagai CEO JNE. Faktanya, Hanny Kristianto bukan CEO JNE. Namun, JNE berkolaborasi membantu yang bersangkutan untuk pengiriman APD, masker, faceshield, dan obat-obatan herbal. Hal itu sudah diklarifikasi oleh Hanny Kristianto melalui video di akun Instagramnya.

Selain itu, akun JNE Sorogenen membuat konten terkait SARA yang menghina Banser di Pekalongan. Faktanya, kasus itu sudah selesai pada 27 Agustus 2020. Sebagai sanksi, perjanjian kerja sama dengan agen tersebut sudah diputus. Pihak JNE Pekalongan serta NU dan Banser setempat telah melakukan mediasi.

Tuduhan lain, JNE mendukung teroris dan gerakan radikal. Faktanya, JNE tidak pernah berafiliasi dengan lembaga, institusi, dan organisasi apapun yang merugikan masyarakat.

JNE mengakomodir setiap potensi bangsa dan organisasi yang sepakat untuk melakukan kegiatan sosial bersama. Bahkan, sebagian pemasukan JNE dibagikan kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim dan lain-lain.

Tuduhan selanjutnya, Haikal Hassan memiliki saham di JNE. Faktanya, JNE didirikan oleh almarhun H. Soeprapto Soeparno. Saat ini JNE dipimpin oleh M. Feriadi, selaku Presiden Direktur JNE, Chandra Fireta sebagai Direktur JNE, dan Edi Santoso selaku Direktur JNE. Tidak pernah ada keterlibatan Haikal Hassan dalam kepemilikan saham JNE.

Salam J milik JNE dituduh sebagai dukungan ormas tertentu. Faktanya, salam J merupakan simbol huruf J dari brand JNE. Salam itu sudah digunakan sejak tahun 2017. Salam itu pun sempat tidak digunakan saat pilpres untuk menghindari miskomunikasi

Pelaku pelemparan bom molotov yang terciduk di Wisma 2 Gedung BCA, Jakarta Barat, dianggap sebagai kurir JNE. Berita itu beredar melalui WA Blast. Faktanya, pelaku pelemparan tersebut bukan kurir JNE atau bukan karyawan JNE. Hal itu berdasarkan informasi pihak yang berwajib pada 13 Desember 2020.

Pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12, JNE juga menjadi pembahasan populer. Akun media sosial JNE mengunggah video Haikal Hassan yang mengucapkan selamat HUT ke-30 untuk JNE. Tagar #BoikotJNE pun menjadi trending topic.

Feriadi pun angka bicara terkait hal tersebut. Ditegaskan Feriadi, pada momen HUT ke-30 JNE, pejabat maupun sejumlah tokoh juga mengucapkan selamat. Bukan hanya Haikal Hassan.

“Kami menduga, semua itu ada kaitannya dengan persaingan usaha. JNE hanya ingin mencari keberkahan. Kami ingin membantu masyarakat dan UMKM dalam pendistribusian barang,” tutur Feriadi.

Di tempat yang sama, Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris, mengatakan, terkait tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada JNE tersebut, pihaknya siap menempuh jalur hukum

“Tolong jangan diulangi. Namun, jika masih ada yang kurang ajar, kami akan tempuh jalur hukum,” tegasnya. (Haris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *