Citrust.id – Ratusan anggota LSM GMBI hadiri deklarasi kepengurusan LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Distrik Indramayu di Lapangan Kertasemaya Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Sabtu (01/09), yang mendapuk Deddy Melodi sebagai Ketua Distrik yang baru menggantikan posisi ketua GMBI sebelumnya, Dede Sumirto.
Dalam deklarasi tersebut, selain dihadiri oleh ratusan anggota LSM GMBI Distrik Indramayu dari masing-masing KSM di tingkat Kecamatan, juga dihadiri oleh Ketua Korwil II Jabar sekaligus Ketua Distrik LSM GMBI Sumedang, Yudi Tahyudin yang mewakili Ketua Umum Fauzan Rachman.SE.
Selain itu, turut hadir juga Maman Kurtubi Ketua Distrik Cirebon, Ketua Distrik Kuningan Iwan Mulyawan, Ketua Distrik Majalengka Agustinus, jajaran Muspika Indramayu dari unsur Kepolisian dan TNI, serta anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono ST.
Dalam kesempatan tersebut, Ono Surono mengatakan, dirinya sangat menyambut baik acara deklarasi kali ini, dan ia mengharapkan terdapat langkah-langkah yang lebih konkret yang dilakukan setiap anggota LSM GMBI dalam menjalin mitra dan tugas sebagai kontrol sosial.
Menurutnya, Indramayu selama ini dikenal sebagai daerah dengan stigma negatif dan penuh ketimpangan sosial, sebagai daerah termiskin nomer 3 se-Jawa Barat, angka pengangguran dan perceraian yang tinggi, serta daerah pengirim TKI terbesar karena di Indramayu sendiri tidak terdapat lapangan kerja. Sehingga berbanding terbalik dengan potensi SDA Indramayu yang sangat melimpah.
“Indramayu adalah daerah penyuplai 60 persen ikan di Jawa Barat, selain itu sebagai penghasil sekaligus penyuplai beras terbesar di Indonesia dengan jumlah rata-rata 1,5 juta ton, masih ada hal lain, Indramayu adalah daerah penyangga pasokan minyak terbesar di Asia Tenggara, namun kekayaan sumber alam ini kontras dengan keadaan ekonomi rakyatnya yang masih dapat dikatakan jauh dari sejahtera,” tutur Ono.
Ono berharap, LSM GMBI Indramayu dapat menjalin mitra dalam konteks serta lingkup kontrol sosial.
“ADD/DD setiap desa, belum lagi bansos pemprov dan pemkab, dalam 1 tahun setidaknya terdapat aliran dana sebesar 1,8 milliar yang bersumber dari APBN/APBD masuk ke rekening desa dengan tujuan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa,” terangnya
Namun begitu, lanjut Ono, apakah program tersebut sudah berjalan baik serta tepat sasaran? sehingga, kata Ono, di sinilah salah satu peran dan fungsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk ikut mengawal dan mengawasi dana desa.
“Apalagi saat ini sudah terdapat kerjasama antara Kementerian Perdesaan, Kementerian Dalam Negeri dan Polri dalam penanganan langsung terkait permasalahan dugaan penggunaan dana desa yang tidak semestinya, dimana saat ini polisi bisa langsung mendalami dan memproses hukum,” pungkasnya.
Sementara, Kakorwil II Jabar Yudi Tahyudin, dalam sambutannya memberikan orasi-orasi kebangsaan, di samping memberikan arahan kepada seluruh anggota yang hadir, agar lebih dapat meningkatkan kemampuan internal organisasi serta mentalitas dalam mengemban tugas lembaga sebagai fungsi daripada kontrol sosial.
“Saya berharap deklarasi ini menjadi deklarasi yang terakhir bagi GMBI Indramayu, setiap anggota harus lebih solid lagi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, bergotong royong dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, namun semua harus taat dan patuh, kompak serta satu komando,” tegasnya. /didi
Komentar