DPRD Minta Pemda Siapkan Anggaran untuk Lunasi Tunggakan BPJS PBI

Citrust.id – DPRD Kota Cirebon meminta kepada Pemerintah Kota Cirebon, terutama kepada perangkat daerah terkait untuk serius terhadap pembayaran BPJS Keseharan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menunggak sebesar Rp 14,5 miliar.

Anggota DPRD Kota Cirebon, dr Dody Ariyanto mengatakan, Pemkot Cirebon dinilai tidak serius dalam menangani persoalan kesehatan. Pasalnya, tunggakan BPJS kesehatan PBI mencampai 6 bulan. Sementara dalam 1 bulan Pemkot harus membayar Rp 2,4 miliar.

“Jika Rp 2,4 miliar dikali 6 bulan, maka butuh anggaran Rp 14,5 miliar untuk melunasi,” kata dr Dody kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

Menurut dr Doddy, BPJS ini pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk apa mengejar UHC kalau sisi anggarannya tidak disiapkan. ” Hendaknya pemda serius untuk menangani hal ini. Jangan disebut UHC apabila masih menunggak,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty menjelaskan, pihaknya berupaya tunggakan BPJS kesehatan PBI bulan keempat dan kelima bisa terbayar pada pekan ini.

“Mudah-mudahan bisa terbayar meski tidak 6 bulan tapi akan berkurang tunggakannya,” ujar Maria.

Masih kata Maria, BPJS kesehatan PBI masyarakat Kota Cirebon ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemkot Cirebon. Dengan porsi Pemkot Cirebon 60 persen dan Pemprov Jabar 40 persen.

Ia pun memastikan, meski ada tunggakan, layanan kesehatan bagi masyarakat yang mendapatkan BPJS kesehatan PBI tidak terganggu. “Kami mastikan layanan tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKPD Kota Cirebon, Eko Budiyanto mengungkapkan, telah membayar BPJS kesehatan PBI telah dibayarkan sebesar Rp 2 miliar pada 2 pekan lalu.

Eko memastikan, akan melunasi tunggakan asal Dinkes menyodorkan berkas pembayaran. Namun pihaknya meminta bersabar, karena kondisi keuangan Pemkot Cirebon belum stabil pasca pandemi.

“Kami sifatnya menunggu, kalau ada tagihan pasti kami bayar,” tegasnya.

Komentar