CIREBON (CT) Adanya Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah berimbas pada pengelolahan terminal Harjamukti Kota Cirebon pada bulan oktober mendatang akan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan. Tentu hal ini akan berakibat pada menyusutnya Pendapat Asli Daerah (PAD) kota Cirebon yang dihasilkan dari terminal tersebut.
Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Terminal Harjamukti, Edi Kurniadi ST, saat ditemui CT. Dirinya memaparkan di tanggal 2 oktober 2016 mendatang sesuai keputusan Kemendagri terminal harjamukti akan diambil alih.
“Kami sudah menyiapkan semuanya, dari survei pendataan terhadap personel, peralatan,pendaanaan, dan dokumentasi. Artinya ke depan, kami tidak memiliki kewajiban lagi untuk memenuhi target PAD ke Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Cirebon -red), karena terminal harjamukti di bawah Kementerian Perhubungan,” tegasnya.
Lanjut Edi, pihaknya sangat bersukur atas rencana tersebut. Pasalnya, selama ini alokasi biaya operasional untuk terminal tidak sebanding dengan perolehan PAD yang berasal dari terminal.
“Dari target yang ditetapkan pemerintah kota Cirebon, sekitar 2 miliar, kami baru memenuhi 83 persenya, yakni 1 miliar, 550 juta. Dari angka tersebut, sayangnya hanya 400 juta pemerintah daerah mengucurkan untuk operasional terminal,” sesalnya.
Tambahnya, di sisi lain kami digenjot guna memenuhi target, tapi anggaran kembalinya sangat kecil. Padahal, tambah Edi, terminal harjamukti memiliki luas hingga 4,8 hektar.
“Di terminal Purwekerto itu, perolehanya 1,8 miliar, sedangkan untuk operasionalnya 1,5 miliar, bandingkan dengan Terminal Cirebon. Di alokasi anggaran 400 juta, itu cukup buat apa, buat gaji cleaning service di luas terminal 4,8 hektar ini saja tidak cukup,” tukasnya. (Roy)
