CIREBON (CT) – Banyaknya tempat kuliner di sekitar Desa Batembat yang mengganggu lalu lintas di jalur nasional mendapat sorotan tajam dari banyak pihak, terlebih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Krisnandar meminta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk jangan mengeluarkan izin baru untuk tempat kuliner di lokasi tersebut. Seandainya akan mengeluarkan izin, maka menurutnya BPPT harus terlebih dahulu memperhatikan lokasi.
“Kalaupun akan mengeluarkan izin kembali, Dishub meminta BPPT untuk bisa memperhatikan lokasi di sekitar tempat kuliner, apakah memiliki lahan parkir kendaraan atau tidak,” ujarnya kepada CT, Jum’at (18/03).
Kemacetan yang kerap terjadi di sekitar kawasan kuliner Batembat, Dishub Kabupaten Cirebon menganggap BPPT sembarangan mengeluarkan izin dan tidak memperhatikan soal ketersediaan lahan parkir, sehingga kemacetan di sekitar jalan nasional ini tidak bisa dihindarkan.
“Harusnya BPPT juga mempertimbangkan soal lahan parkir tersebut, sehingga tidak asal kasih izin,” katanya.
Krisnandar menambahkan, saat ini pihaknya kewalahan dengan parkir liar yang semakin marak di sepanjang lokasi kuliner, jalur nasional Plered-Kedawung tersebut. Meskipun sudah dipasang tanda larangan parkir, namun kendaraan pengunjung tetap memakan bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan. (Iskandar)
