KUNINGAN (CT) – Penetapan anggaran sebesar Rp 8 Miliar di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang Cipta Karya (SKPD-DTRCK) Kabupaten Kuningan harus menjadi pengawasan masyarakat dan penegak hukum. Pasalnya, nomenklatur penetapan pos keuangan yang tertera itu mayoritas tertuju pada belanja non pegawai, Kamis (20/01).
“Maksud harus diawasi itu karena, nominalnya besar dan khawatir membuat kericuhan. Teruatama antar pengusaha lokal dalam mengerjakan program pemerintah yang di pihak-ketigakan,” ungkap Zarkasih yang juga pengusaha bidang infrastruktur dan Mesin.
Melihat penyertaan modal dalam melakukan penataan dan pembangunan di daerah, kata dia, merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah. Namun, melihat angka yang di poskannya itu sangat besar, perlu adanya pengawasan, “artinya begini, jika Pemda terus-terusan bangun dan tata taman di tiap daerah, apakah bisa terpenuhi kebutuhan masyarakat Kuningan, terutama mereka yang memiliki pengahasilan rendah alis MBR,” paparnya dengan nada bertanya.
Untuk itu, lanjutnya, adanya kebijakan dalam peninggian angka perbaikan, pembangunan dan penataan infrastruktur itu tidak memihak kepada masyarakat Kuningan. “Sekarang coba saja tanya kepada pejabatnya, apakah suka dia beri santunan melalui uang negara?” tandas dia seraya menambahkan, bahwa sirkulasi uang negara tentu sangat demokrasi.
“Uang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, baru pemerintah itu bisa mencapai titik visi daerah dalam mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah jangan terlalu memprioritaskan keindahan kota semata, yang tidak ada manfaatnya langsung kepada masyarakat.
“Sekarang lebih manfaat mana, antara membangun taman dan memberikan makan kepada rakyat? Saya yakin, kalau uang itu bisa ngomong pasti dia merelakan untuk dimakan masyarakat,” jelasnya.
Namun hingga berita ini dinaikan, Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya, HM. Wawan Ridwan, belum bisa dimintai konfirmasi. (Ipay)
