Citrust.id – Dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kota Cirebon kembali menghangat. Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, secara terbuka menyayangkan sikap Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang dinilai sulit meluangkan waktu untuk duduk bersama membahas berbagai persoalan sosial mendesak yang melanda masyarakat, termasuk insiden rumah ambruk yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Rinna menekankan, sinkronisasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD merupakan kunci utama agar masalah krusial di lapangan tidak berlarut-larut tanpa penanganan maksimal. Menurutnya, tanpa komunikasi yang cair, pencarian solusi konkret bagi warga yang terdampak musibah akan terhambat oleh sekat-sekat birokrasi.
“Persoalan sosial seperti rumah ambruk ini perlu perhatian serius. Kami berharap ada komunikasi dan pembahasan bersama agar penanganannya bisa lebih cepat dan tepat,” ujar Rinna, Rabu (13/5/2026).
Politisi perempuan tersebut menegaskan, DPRD mengemban fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan demi menjamin kepentingan masyarakat luas dapat terakomodasi dengan baik.
Meski demikian, Rinna mengaku tetap berusaha memaklumi padatnya jadwal orang nomor satu di Kota Udang tersebut. Ia hanya berharap ada celah waktu di tengah kesibukan Wali Kota untuk memprioritaskan rapat koordinasi guna membedah akar masalah sosial di tengah masyarakat.
“Kami memahami agenda Wali Kota cukup padat, tetapi kami berharap ada waktu untuk duduk bersama karena masalah sosial masyarakat membutuhkan solusi yang cepat dan nyata,” ucap Rinna kembali menegaskan urgensi pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Wali Kota Cirebon Effendi Edo memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi mengenai belum terlaksananya pertemuan formal dengan Komisi III DPRD.
Effendi Edo berdalih bahwa ketidakhadirannya dalam rencana pertemuan sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi karena adanya benturan jadwal dengan agenda pemerintahan lainnya.
“Kan saya sudah minta izin,” kata Effendi Edo. (Haris)
