Citrust.id – Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, menyatakan kesiapannya turun tangan apabila pemerintah daerah ataupun institusi terkait bertindak sewenang-wenang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Sukalila Selatan, khususnya para pedagang figura yang berjualan di sepanjang Jalan Sukalila.
Prabu Diaz menegaskan, dirinya mendukung upaya pembangunan kota agar lebih tertata. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mengutamakan aspek sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan dalam proses penataan, terutama yang berdampak pada keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
“Pembangunan itu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan hajat hidup orang banyak. Pemerintah sedang membina UMKM, jadi jangan malah dibinasakan,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Ia juga mengkritik langkah penertiban dalam program normalisasi Sungai Sukalila yang dinilai tidak humanis. Menurut dia, penindakan tanpa dialog dan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan atau kriminalisasi terhadap masyarakat kecil.
“Saya mengimbau pemerintah dan institusi terkait untuk mengedepankan dialog. Jangan main gusur begitu saja. Mereka itu manusia, bukan binatang,” tegasnya.
Prabu Diaz menambahkan, pihaknya siap turun langsung bila pemerintah tetap bersikap tidak humanis dan mengabaikan aspirasi para PKL yang terdampak kebijakan penataan.
“Jangan hanya bermodal alasan relokasi, lalu bertindak seenaknya. Relokasi juga pedagang disuruh bayar, bukan gratis, bukan?” pungkasnya. (Haris)
