Citrust.id – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menyatakan dukungan penuh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2025–2029.
Ia menegaskan, dokumen tersebut merupakan pijakan utama dalam menyusun arah pembangunan Kota Cirebon selama lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Andrie dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Cirebon 2025–2029 di Ruang Prabayaksa, Gedung Sekretariat Daerah (Setda), Rabu (21/5/2025).
“RPJMD ini harus memuat dan memperhatikan visi serta misi dari Pemerintah Pusat melalui Asta Cita, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 9 Langkah Jabar Istimewa, serta visi Kota Cirebon yakni SETARA-Berkelanjutan,” ujar Andrie.
Ia menambahkan, DPRD Kota Cirebon berkomitmen untuk terus mengawal arah pembangunan daerah, baik dalam fungsi pengawasan maupun penganggaran.
“DPRD pada intinya sepakat dan mendukung penuh apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD. Kami juga berkomitmen akan mengawasi kesepakatan yang tertuang dalam RPJPD maupun RPJMD,” ucapnya.
Setelah Musrenbang ini, DPRD akan menerima Rancangan Akhir RPJMD yang akan dibahas dalam panitia khusus (pansus), sebelum disetujui melalui rapat paripurna maksimal enam bulan setelah pelantikan Wali Kota, yakni pada Agustus 2025.
Dalam kesempatan itu, Andrie menyoroti empat isu strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, persoalan sampah. Ia mengungkapkan, masih banyak ditemukan tempat pembuangan sementara (TPS) liar di sejumlah lokasi. Selain itu, kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Kopi Luhur juga diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.
Kedua, penanganan banjir. Menurutnya, banjir tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.
“Persoalan banjir harus ditangani serius, agar masyarakat tidak menganggapnya sebagai hal biasa. Kita harus menghilangkan atau meminimalkan dampaknya karena banjir juga berdampak pada infrastruktur jalan,” tuturnya.
Ketiga, DPRD menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas. Ia menekankan, pembangunan daerah, termasuk sekolah, rumah sakit, dan bantuan sosial, sangat bergantung pada anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Andrie menyebut salah satu sektor potensial yang dapat meningkatkan PAD adalah pariwisata. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telah menetapkan 16 titik destinasi wisata yang berpotensi menarik wisatawan.
“Kami mengimbau agar segala potensi yang ada ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan PAD. Ketika ekonomi daerah tumbuh, maka pendapatan per kapita masyarakat Kota Cirebon juga akan meningkat,” kata Andrie.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menegaskan bahwa RPJMD adalah dokumen strategis dalam pembangunan Kota Cirebon lima tahun mendatang. Ia mengatakan, RPJMD 2025–2029 dirancang untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan Tahun 2029”.
Farida menyampaikan bahwa arah pembangunan dalam RPJMD mencakup tiga aspek utama, yakni pembangunan manusia dan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur dan kewilayahan.
“Mari kita pastikan pembangunan lima tahun ke depan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menjawab tantangan zaman, dan membawa Cirebon lebih maju dan Setara,” ujarnya. (Haris)
