Citrust.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina AMd menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada ratusan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Cirebon, Minggu (21/11/2021) siang, di salah satu hotel Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
Dalam sosialisasi ini, Selly menekankan agar penguatan wawasan kebangsaan bisa disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Terlebih, tugas seluruh pendamping PKH sangat intens bertemu dengan masyarakat.
“Tugas pendamping PKH sangat strategis dalam menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Selain membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping juga bisa sekaligus menguatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selly menjelaskan, Pancasila sebagai dasar negara, UU 1945 sebagai konstitusi negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai simbol negara dan NKRI sebagai bentuk kenegaraan.
“Hal yang lumrah sudah dilakukan masyarakat sejak dulu, yakni gotong royong dan saling membantu sesama tanpa melihat latar belakang, itu sudah mengandung nilai 4 pilar kebangsaan,” kata dia.
Selain menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Selly juga menerima keluhan para pendamping PKH, baik persoalan kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI hingga persoalan teknis pencairan bantuan bagi KPM.
“Kita sering tidak tahu kalau ada penambahan KPM baru yang masuk sistem. Tidak ada verifikasi dari pendamping. Sebagai pendamping kita tidak diberi tahu, padahal banyak yang lebih membutuhkan,” jelas Khariri, pendamping PKH di Kecamatan Ciwaringin Cirebon.
Persoalan lain, disampaikan oleh Pendamping PKH Kecamatan Kapetakan, Dita. Ia mengaku mengalami kesulitan dalam pencairan bagi KPM yang terkendala administrasi, terutama bagi KPM yang meninggal, kartu hilang hingga KPM tidak ada di Cirebon.
“Kita sudah menempuh beberapa upaya, baik surat keterangan dari Dinas Sosial, pemdes, hingga Dinas Ketenagakerjaan. Namun tetap sulit. Sebenarnya apa yang diminta oleh bank, dalam hal BNI, kita butuh kejelasan,” terangnya.
Menerima keluhan itu, Selly mengaku akan menjadi materi yang akan disampaikan kepada pihak bank dan Kemensos RI dalam rapat komisi DPR RI. “Kita harap persoalan ini segera selesai, karena saya tidak mau bantuan masyarakat dan tugas pendamping PKH terganggu,” kata Selly.
