Citrust.id – Kabupaten Kuningan menjadi tuan rumah Safari Diskusi Daring (Sadida) edisi ke-11, Senin (24/5). Trma yang diangkat kali ini adalah Refleksi dan Proyeksi: Berbagai Tantangan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Sadida dipandu Koordinator Divisi Humas, Abdul Jalil Hermawan, serta menghadirkan Pimpinan Bawaslu RI, Mochamad Afipudin dan Pimpinan Bawaslu Jawa Barat, Loly Suhenty.
Ketua Bawaslu Kuningan, Ondin Sutarman, berharap, diskusi Sadida bisa memberikan penjelasan, manfaat, serta ilmu dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024.
“Selain itu, menjadi bekal dan formulasi langkah antisipasi dalam menjalankan tugas penyelegaraan pemilu dan pilkada 2024,” ujar Ondin.
Dalam pemaparannya, Mochamad Afipudin mengatakan, tantangan utama pemilu dan pilkada serentak 2024 adalah belum beranjak kepada undang-undang yang berbeda.
“Kita dihadapkan pada beban pelaksanaan pilkada dan pemilu yang sangat beriringan, sehingga sangat berisian antara tahapan yang satu dengan yang lainnya,” terang Afipudin.
Menurutnya, ada beberapa isu kesiapan yang sedang digalakan Bawaslu RI pada Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, yaitu strategi pengawasan dengan menyusun dan meningkatkan mutu regulasi.
“Ini untuk memperkuat dasar pijakan regulasi, pengembangan pengawasan yang sistematis, integratif berbasis teknologi, peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan saran prasarana, penguatan kerja sama antarlembaga, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif,” paparnya.
Sedangkan inovasi pengawasan yang menjadi konsentrasi Bawaslu, yakni sekolah kader pengawasan partisipasipatif, penguatan kembali desa/kampung antipolitik uang, formulasi pojok pengawasan dan patroli pengawasan.
“Tantangan pemilu dan pilkada 2024 antara lain beban kerja penyelengara pemilu dengan waktu yang bersamaan, data pemilih, penanganan pelanggaran, penggunaan teknologi informasi, penyediaan anggaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu,” tutur Afipudin.
Terpisah, Lolly Suhenty menjelaskan, pemilu 2019 merupakan sebuah refleksi dengan beban kerja yang begitu besar, terutama di jajaran penyelenggara level bawah. Banyak korban yang berjatuhan dan meninggal dunia dalam proses berdemokrasi di negara ini.
“Dikarenakan regulasi tidak mengalami perubahan, maka sesungguhnya secara sumber daya manusia perlu juga dipikirkan. Akan ada tantangan besar, yang terjadi di 2019 bisa diantipasi dengan dengan formula baru sehingga bisa lebih baik dan maksimal,” katanya. (Andin)
