Cirebontrust.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan terus berkembang pesat bergerak menuju cakupan semesta. Hingga saat ini secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.
Pencapaian kinerja program JKN-KIS BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon yang mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan juga terus mengalami peningkatan.
Pada acara Public Expose Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Selasa (22/08), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Dasrial, menjelaskan, hingga 31 Juli 2017, jumlah peserta JKN-KIS di wilayah kerjanya mencapai 3.941.954 jiwa atau mencapai 71,4 persen dari penduduk sebanyak 5.678.339 jiwa.
Jumlah tersebut terdiri dari peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan program JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebanyak 50.446 jiwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebanyak 111.809 jiwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebanyak 60.389 jiwa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebanyak 21.842 jiwa.
Diungkapkan Dasrial, pertumbuhan jumlah peserta juga diimbangi dengan pertumbuhan jumlah mitra fasilitas kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon telah bermitra dengan 405 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 165 Puskesmas, 152 dokter praktek perorangan, 23 dokter praktik gigi perorangan, 54 klinik pratama, dan 11 klinik TNI-Polri.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Cirebon juga telah bekerja sama dengan 38 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 34 rumah sakit dan empat klinik utama), 19 apotek, serta 12 optik.
Dasrial mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah terhadap komitmen untuk menyukseskan program JKN-KIS dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.
“Ke depan kami harap peran pemerintah daerah makin optimal dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS serta cakupan kepesertaan yang makin luas sehingga dapat terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) 2019,” pungkasnya. (Haris)
