Cirebontrust.com – BPJS Kesehatan KCU Cirebon bersama Pemerintah Daerah Kota Cirebon melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Perluasan Kepesertaan Program JKN-KIS dalam Mewujudkan Universal Health Coverage Kota Cirebon 1 Januari 2018, Selasa (04/04) di Hotel Prima, bersamaan dengan Rakerkesda Kota Cirebon.
Hadir dalam acara itu antara lain Walikota Cirebon Drs. Nasrudin Azis SH, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Edy Sugiarto, M.HKes, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jawa Barat dr. Mohammad Edison M.M, AAK., dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Cirebon Dasrial, SE., Ak., M.Si.
Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jawa Barat, Mohammad Edison, menjelaskan, penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.
Yakni antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor 71/KTRN-05/0217 Nomor 440/KB.3-Dinkes/2017 tanggal 27 Februari 2017.
Tentang Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kota Cirebon 1 Januari 2018.
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama tersebut, meliputi peningkatan dan penguatan komitmen dalam cakupan kepesertaan, peningkatan mutu, peningkatan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan bagi peserta JKN-KIS.
Penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan peserta dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, optimalisasi pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam proses pengurusan perizinan tertentu.
Serta peningkatan akurasi data penduduk untuk akurasi master file data kepesertaan program JKN-KIS.
Diungkapkan Mohammad Edison, Kota Cirebon merupakan Pemerintah Daerah yang pertama di Provinsi Jawa Barat yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam upaya mewujudkan Universal Health Coverage JKN-KIS.
Target yang ingin dicapai setelah perjanjian ini yakni seluruh penduduk di Kota Cirebon memiliki Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2018 nanti.
“Poin penting lainnya dalam kesepahaman tersebut berupa rencana pengembangan peran serta daerah dalam pelaksanaan JKN-KIS yang lebih menjamin kualitas, pemerataan dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, serta kesinambungan program JKN-KIS secara finansial,” ujarnya. (Haris)
