Citrust.id – Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Cirebon harus siap diperiksan BPK RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dipertahankan.
Hal itu dikatakan Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis saat menerima tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat dalam rangka Persiapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 di ruang Adipura Kencana, Balaikota Cirebon, Rabu (6/2/2019).
Azis menegaskan, semua SKPD harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan dilaporkan kepada pemeriksa. Jangan lari dari pemeriksaan. Jangan sembunyikan hasil pemeriksaan.
Pemeriksaan itu menurut Azis sangat penting. Tujuannya untuk memperbaiki manajemen tata kelola keuangan Pemda Kota Cirebon. Apalagi Kota Cirebon dua kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Opini tersebut harus dipertahankan dan menjadi alat pemicu bagi seluruh jajaran Pemda Kota Cirebon untuk menyajikan yang terbaik dalam tata kelola keuangan pemerintahan di daerah. Azis menekankan agar tindak lanjut setiap temuan yang ada di LHP harus mencapai 90 persen.
“Tadi saya dapatninformasi, tindak lanjut dari temuan LHP kita baru 64 persen. Ini yang harus kita tingkatkan,” ungkap Azis.
Azis juga menginstruksikan kepada setiap kepala dinas untuk melakukan monitoring secara intensif selama pemeriksaan dari BPK berlangsung.
“Setiap dinas harus ada LO yang mengerti permasalahan sehingga memudahkan koordinasi. Setelah pemeriksaan administrasi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan,” ucapnya.
Sementara, perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Oktono Batubara, berharap besar agar tindak lanjut dari temuan bisa lebih dari 64 persen. Tindak lanjut itu cerminan yang kita lakukan untuk memperbaiki kelemahan dari sistem yang ada,” kata Okto.
BPK RI Provinsi Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan selama 35 hari dan akan menggandeng Inspektorat Kota Cirebon. Setiap ada temukan, leading sektornya Inspektorat. Jika dari awal dilibatkan akan mudah menyambungnya.
“Selain pemeriksaan administrasi juga akan dilakukan pemeriksana langsung di lapangan, yaitu di kantor SKPD yang bersangkutan,” pungkasnya. /haris
