Cirebontrust.com – Manajemen PT. LMA selaku pelaksana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungjati A di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, menilai aksi penutupan paksa pada, Kamis (13/07) lalu adalah ilegal.
Bahkan, pihak perusahaan menganggap, aksi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut adalah bentuk premanisme.
“Kami ingin masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum, dan pihak dari kami siap untuk membuka data apapun yang sudah kami berikan untuk desa dan oknum LSM tersebut,” tegas Rudyanto Hamidjojo, Direktur PT. LMA kepada Cirebontrust.com, Minggu (16/07).
Rudy menerangkan, sebelumnya oknum tersebut dengan mengatasnamakan masyarakat sudah melakukan negosiasi dengan pihaknya. Terkait permintaan pemberdayaan masyarakat setempat dan permintaan kompensasi dampak dari pembangunan.
“Semua sudah kita akomodir. Mereka dipekerjakan sebagai keamanan, flagman, buka bak dumtruck, dan lain-lain. Kami pun membayar kompensasi sebesar Rp7 ribu/rit, sudah diberikan secara rutin. Pertanyaannya adalah, ke mana kah dana kami yang mengalir?” terang Rudy.
Selain itu, manajemen PT. LMA mengaku pernah memberikan PO kepada oknum perangkat desa dan oknum LSM yang melakukan aksi kemarin. Yakni pekerjaan pengiriman material. Namun pada praktiknya, pengiriman material tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh owner pekerjaan.
Sehingga hal itu menjadi masalah pihaknya sebagai kontraktor yang menanggung kerugian. Data-data oknum perangkat desa dan LSM yang meminta PO, surat jalan pengiriman, kwitansi pembayaran siap dibeberkan untuk keperluan bukti secara hukum.
“Semuanya ada pada perusahan Kami. Silakan dicek kebenarannya oleh pihak yang berwenang. Jadi sangat tidak benar jika bahwa kami tidak peduli dengan warga. Kami mohon kepada masyarakat Pengarengan untuk menanyakan penggunaan dana yang sudah kami keluarkan,” tutupnya. (Riky Sonia)
