oleh

PMII: Pemprov Jabar Harus Ramah terhadap Pesantren

Citrust.id – Usulan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pesantren yang telah disepakati DPRD Jabar mendapat perhatian khusus dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Barat, Fachrurizal, mengatakan, pihaknya mengapresiasi penuh atas disepakatinya raperda tentang pesantren. Ia menilai, raperda tersebut merupakan tanda, bahwa Pemprov Jabar memiliki niat mulia terhadap pondok pesantren.

“Selama ini, pesantren terbukti secara mandiri menjalankan tiga pola perjuangan sekaligus dalam satu waktu. Mulai dari pendidikan, dakwah Islam moderat, serta pemberdayaan masyarakat sekitar,” ucap Fras, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, agenda pesantren dan pemerintah dapat disinergikan secara positif. Hal tersebut mampu membantu dalam mencapai target perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang Pemprov Jabar.

“Hanya saja, niatan baik ini jangan sampai terhalangi karena memberatkan pesantren. Misalnya terkait penanganan Covid-19 di pesantren. Jangan sampai pesantren dibebankan untuk pengadaan rapid test, masker, hand sanitizer, dan seterusnya. Harusnya Pemprov Jabar memfasilitasi hal tersebut,” tambahnya, Senin (15/6).

Ia juga mengingatkan agar Pemprov Jabar mampu membangun hubungan yang ramah terhadap pesantren.

“Kami berharap, pemerintah mampu membangun hubungan yang ramah dan konstan dengan pesantren. Jangan sampai hubungan yang dibangun antara pemprov dengan pesantren hanya terjalin ketika ada momen politik, seperti pilkada, atau momen aksidental saja, seperti aksi terorisme, radikalisme dan intoleransi,” tuturnya.

Fras menegaskan, pihaknya akan selalu mendukung dan juga mengawal selalu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“PKC PMII Jabar saat ini sedang mempelajari dengan seksama terkait raperda pesantren. Kami akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah yang baik, tetapi juga akan tetap waspada bila mana ada kebijakan pemerintah yang dianggap keliru,” pungkas Fras. (Abduh)

BACA JUGA:   Pemkab Majalengka Raih Penghargaan Alokasi APBD Pendidikan

Komentar

News Feed