Citrust.id – Diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menjadi titik awal penguatan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHP) No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, seluruh proses jual beli tanah mempersyaratkan kepesertaan Program JKN-KIS bagi pembeli tanah.
Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengapresiasi gerak cepat Kementerian ATR/BPN tersebut sebagak tindak lanjut diimplementasikannya Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Dikatakan Mundiharno, pihaknya telah mengintegrasikan aplikasi untuk mempermudah pihak ATR/BPN dalam melakukan pengecekan keaktifan peserta JKN-KIS melalui portal khusus yang bisa diakses langsung oleh petugas ATR/BPN. Di samping itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan alternatif kanal lainnya, seperti aplikasi Mobile JKN dan Chat Assistant JKN (CHIKA) yang bisa diakses peserta JKN-KIS.
“Ada juga perwakilan BPJS Kesehatan yang dapat dihubungi secara khusus oleh petugas ATR/BPN, sehingga dapat lebih cepat berkoordinasi. Hasil pantauan kami di sini, masyarakat yang hendak mengurus proses jual beli tanah dilayani dengan baik. Tidak ada masalah terkait penambahan syarat menunjukkan status kepesertaan JKN-KIS aktif,” ungkap Mundiharno didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nopi Hidayat, dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kuningan, Surahman usai memastikan aplikasi cek status kepesertaan JKN-KIS di Kantor Pertanahan, Kabupaten Kuningan, Selasa (1/3).
Mundiharno berharap, sinergi yang terjalin tersebut dapat mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan.
“Kami memahami, dalam implementasinya mungkin akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama di awal kebijakan ini diimplementasikan. Namun, tentu kami juga siap membantu memperlancar implementasinya sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kami,” ujar Mundiharno.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kuningan, Surahman, menyampaikan, sudah menjadi suatu kewajiban bagi segenap pihak untuk dapat saling bersinergi mendukung Program JKN-KIS. Dengan diimplementasikannya kebijakan itu, diharapkan penambahan syarat berupa kepesertaan JKN-KIS dalam pelaksanaan jual beli tanah tidak menjadi beban bagi masyarakat. Selain bersifat wajib sesuai undang-undang, kepesertaan JKN-KIS juga untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian biaya pelayanan kesehatan.
“Tidak ada yang dipersulit, baik itu masyarakat maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kami juga sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh notaris/PPAT se-wilayah Kuningan dalam rangka memastikan terinformasinya penerapan aturan baru ini. Kami siap bergerak bersama mendukung upaya optimalisasi Program JKN-KIS agar semua penduduk terlindungi kesehatannya,” ucap Surahman.
Ditemui terpisah, Inggi Herman, yang bekerja di salah satu PPAT di Kuningan, menyampaikan, semenjak kebijakan itu diterapkan, hingga saat ini tidak ada pembeli yang merasa keberatan dengan persyaratan kepesertaan aktif JKN-KIS dalam proses jual beli tanah.
“Kembali lagi karena ini program pemerintah yang baik tujuannya, maka harus kita ikuti. Pembeli juga tidak merasa keberatan. Tidak ada penolakan juga dari masyarakat yang mengurus jual beli tanah yang memanfaatkan jasa kami sebagai PPAT. Kartu JKN-KIS yang belum ada saat pengurusan bisa dilengkapi pada saat pengambilan akta,” jelas Inggi.
Di sisi lain, Bupati Kuningan, Acep Purnama, mengungkapkan, pihaknya siap memperkuat sinergi bersama BPJS Kesehatan dan instansi lainnya, dalam menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 seoptimal mungkin.
“Prinsipnya, kami berkomitmen menunaikan kewajiban-kewajiban kami sebagaimana diinstruksikan oleh presiden, termasuk dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kuningan, akan pentingnya terdaftar menjadi peserta JKN-KIS aktif,” tandas Acep. (Haris)
